Jakarta (01/12) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, menyampaikan bahwa kasus penyerobotan tanah yang marak terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat harus segera dituntaskan.
Hal ini disampaikannya saat menerima pengaduan dari masyarakat Pantura Kabupaten Tangerang di ruang aspirasi Fraksi PKS DPR RI, Selasa pagi (01/12).
“Kasus semacam ini sudah sering terjadi dan pihak yang merebut tanah selalu menyuruh agar kasus (sengketa) ini dibawa ke pengadilan dan kepolisian. Mereka seperti yakin menang perkara”, ujar Nasir menanggapi pemaparan data yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat.
Oleh sebab itu, Nasir menyatakan akan memperjuangkan hak tanah warga dengan menyampaikan masalah ini ke Menteri ATR/BPN.
“Saya akan sampaikan ke menteri agar segera dapat menyelesaikan permasalahan ini. Saya pun akan sampaikan ini ke KSP”, jelas anggota DPR dari Dapil Aceh ini.
Selain itu, lanjut Nasir, ia juga akan menyurati Menkopolhukam. Mengingat, berdasar laporan dari perwakilan warga, mereka kerap mendapat intimidasi dari sejumlah pihak karena memperjuangkan hak atas tanah sendiri.
“Tentu, ini harus diselesaikan dan dituntaskan. Tanah warga harus diberikan kepada warga, dan segera diberikan sertifikatnya atas nama mereka”, pungkas Nasir.
Sebagai catatan, warga Kabupaten Tangerang ini protes karena tanah mereka dicatut dan sudah terbit Nomor Identifikasi Bangunan (NIB) atas nama orang lain. Menurut hitungan mereka, ada sekitar 900 hektar tanah di Kabupaten Tangerang yang tersebar di beberapa kecamatan, yang dikuasai hanya oleh tiga orang saja.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI