Jakarta (26/01) — Anggota DPR RI asal Sukabumi dari Fraksi PKS, drh. Slamet, turut berduka cita atas musibah banjir di berbagai daerah termasuk di Kalimantan.
Namun Slamet sangat menyayangkan, pernyataan pemerintah bahwa banjir yang melanda di Kalimantan disebabkan murni akibat faktor alam yakni curah hujan yang sangat tinggi dan gelombang laut yang tinggi mencapai 2,5 meter.
“Bencana yang ada ini seharusnya tidak dapat kita nyatakan karena faktor alam semata. Namun ada hal besar yang membuat bencana ini semakin hebat dikarenakan faktor lingkungan yang semakin berubah. Pertama karena pola pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan hutan banyak terjadi sehingga kemampuan lahan menahan dan menyerap air sangat rendah”, tutur Slamet.
Politisi PKS ini mencatat tidak kurang dari 23 juta hektar hutan Indonesia mengalami kerusakan dan beralih fungsi selama periode tahun 2000 hingga 2017.
“Hutan di Kalimantan berkurang lebih dari 8 juta hektar, hutan di Sumatera 6 juta hektar dan pulau jawa tersisa 1 juta hektar hutannya,” ungkapnya.
Anggota Komisi IV di DPR ini mengatakan, keadaan lingkungan yang berubah secara simultan dari tahun ke tahun ini akan menjadi bom waktu bencana alam. Banjir yang terjadi saat ini adalah awal mula peringatan bagi negara ini. Karena Bencana lebih besar seperti perubahan Iklim yang diikuti bencana-bencana lain akan menanti di masa yang akan datang.
“Sudah saatnya negara kita serius menghentikan laju deforestasi di berbagai area hutan kita. Di Masa yang akan datang, pengelolaan hutan yang tepat harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lestari yang bukan saja mengembalikan fungsi-fungsi perbaikan lingkungan, tetapi secara bersamaan juga dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat”, saran Slamet.
Slamet mengungkap data bank dunia yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar US$ 4 milyar per tahun akibat berbagai bencana di tanah air. Pemicu utama bencana ini adalah adanya pembalakan liar yang terjadi secara masif dari tahun ke tahun. Sementara pemerintah hanya memungut US$ 300 juta per tahun dari aktifitas pengelolaan hutan, yang berarti negara ini telah mengalami kerugian berlipat berupa rendahnya penerimaan negara dari aktivitas hutan sekaligus menanggung biaya recovery akibat kerusakan hutan.
“Sudah saatnya negara kita mengambil langkah drastis, tegas dan berani dalam penegakan hukum atas kasus perambahan kawasan hutan, konversi hutan menjadi kebun dan tambang ilegal. Perlu ada tindakan tepat dan cepat untuk menyelamatkan hutan negara kita dari aktifitas ilegal. Perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dan alam secara terintegrasi semoga di masa yang akan datang akan mampu mencegah adanya bencana yang lebih besar”, tutup Slamet.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI