Jakarta (08/01) — Anggota komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, menyoroti kinerja para pejabat dibawah kementrian KKP.
Slamet menilai UPT KKP terutama yang ada di Sukabumi kurang Proaktif dalam memberdayakan potensi perikanan dan kelautan yang ada di Sukabumi.
“Kita dapat mengambil gambaran, semisal, BBPBAT (Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar) di Sukabumi. Sebagaimana Permen no.23/KP/2017 pasal 18, lembaga ini belum optimal yang terlihat masih kurang menjalankan fungsi penyuluhan yang proaktif. Kerap kali hanya menunggu didatangi petani atau Pemda. Tidak memiliki target yang terus ditingkatkan untuk memberdayakan potensi dan produktivitas petani budidaya yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi,” ujar Slamet.
Politisi PKS ini mengatakan, tumbuh kembang kinerja lembaga milik pemerintah ini, dapat dilihat baik melalui penyuluhan maupun pengembangan infrastrukturnya.
Menurut Legislator asal Sukabumi ini, pihaknya menilai kurang optimis jika BBPBAT tidak proaktif mengundang petani untuk mendapatkan informasi, edukasi dan penyuluhan agar produktifitasnya meningkat. Karena Ilmu pengetahuan terus berkembang, sehingga setiap saat perlu update. Bila inisiatif ini tidak dari lembaga pemerintah, sangat sulit para petani budidaya perikanan akan berkembang.
“Seharusnya UPT proaktif dan memiliki target yang terus meningkat terkait jumlah pembudidaya dan produktifitas budidaya ikan darat yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi. Termasuk bantuan infrastruktur yang dibutuhkan. Sehingga keberadaannya dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. BBPBAT Tidak hanya sebatas keberhasilan riset di kolam terbatas saja,” urainya menambahkan.
Selain itu, sambung Slamet, PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Pelabuhan Ratu keberadaannya juga masih kurang dirasakan oleh nelayan lokal baik dari sisi bimtek peningkatan produktifitas nelayan lokal maupun bantuan yang dibutuhkan.
”Nelayan Pelabuhan Ratu masih bergantung pada permodalan dari tengkulak dan bakul ikan ketika ingin melaut sehingga hasil yang diperoleh sangat kecil untuk bisa menjadikan mereka sejahtera,” tutur Slamet.
Slamet meminta pemerintah pusat, agar dapat cepat turun tangan menangani persoalan ini sebelum menjadi masalah yang lebih akut.
“Dengan cepatnya perbaikan-perbaikan, diharapkan kedepannya hal-hal yang masih kurang mendapatkan solusi dan perhatian dari pemerintah”, terangnya.
Legislator asal Sukabumi ini mengatakan, Padahal kebutuhan melaut mereka tidak besar bila (PPN) Pelabuhan Perikanan Nusantara mau memberikan perhatian. Paling tidak itu merupakan tanggung jawab sosial (CSR) atas keberadaan mereka disana.
“Selain beberapa persoalan yang ada, keberadaan PLTU juga menambah masalah bagi nelayan disana. Lalulintas transportasi batubara untuk kebutuhan rutin PLTU dan limbah yang dibuang PLTU sangat mengganggu produktifitas nelayan setempat,” ujarnya.
Slamet memperkirakan, sekitar 60% dari 17.000 nelayan Sukabumi hidup dibawah garis kemiskinan. Itu artinya produktifitas nelayan masih bermasalah.
“Saya berharap, Pemerintah melalui KKP dapat mengurai dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Ini adalah tantangan bagi Menteri KKP yang baru dalam meningkatkan produktifitas nelayan dan ujungnya pada realisasi peningkatan kesejahteraan nelayan,” pungkasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI