Jakarta (26/02) — Fraksi PKS DPR RI dalam hal ini Anggota Komisi V, Sigit Sosiantomo menerima audiensi secara virtual dari Asosiasi Driver Golden Captain Kompak Bersatu (GCKB) dalam agenda rutin Hari Aspirasi Fraksi PKS.
Asosiasi GKCB meminta Fraksi PKS agar mempertemukan pihaknya dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) dan Grabcar untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak sejak 2017 dan berdampak pada intimidasi, pengambilan paksa kendaraan, dan penangkapan anggota GCKB.
Legislator asal Dapil Jawa Timur I itu menyambut baik para aspirator tersebut seraya terkejut mendengar kasus yang menimpa mereka.
“Ini luar biasa, saya baru mengerti ada kasus seperti ini. Menurut saya ada beberapa persoalan, yang pertama persoalan leasing-nya. Kalau leasing kan mestinya atas namanya kepada bapak yang nyicil itu kan bukan kepada perusahaan. Tapi kenapa kok ini atas nama perusahaan, nah itu yang perlu dicari sebab-sebabnya, padahal dia mendapatkan kendaraan itu karena bapak-bapak yang ngangsur,” ucap Sigit.
Ketua DPP PKS Bidang Pemenangan Pemilu tersebut menegaskan, poinnya adalah persoalan taksi daring yang diubah dari Peraturan Menteri (Permen) 108 menjadi Permen 118 yakni dengan mengubah status kepemilikan mobil dari personal menjadi perusahaan, menurutnya hal ini bertentengan.
“Awalnya berangkat dari Permen 108 2017 tentang aturan taksi daring. Mungkin itu bagian saya, itu Komisi V. Cuma pada teman-teman TA (Tenaga Ahli) ini kayaknya kasusnya jadi melebar ada masalah HAM, orang ditangkap semena-mena, kayaknya ini kasus Komisi III, trus kasus penarikan kendaraan semena-mena, minta tolong untuk ditindaklanjuti. Kalau kejadiannya sudah di berbagai kota, kita harus seiring dengan pak menteri atau para pimpinan di kepolisian,” jelasnya.
Sigit menjelaskan, akan menindaklanjuti sampai pada memanggil Menteri Perhubungan atau Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat untuk mendorong agar tidak membuat Permen abal-abal.
“Ada dua langkah setelah reses ini, langkah pertama adalah mengundang teman-teman ini untuk hiring di DPR di Komisi V dan Komisi III, bisa online. Yang kedua, kita akan minta kepada semua perwakilan (fraksi) untuk hadir pada kesempatan ini. Saya kira ini kasus yang harus segera ditangani, bahaya ini. Minta tolong datanya dilengkapi agar kita bisa memperdalam, atau bahan yang super lengkapnya dibawa saat hiring dengan DPR itu. Kita berjuang agar apa yang menjadi harapan bapak-bapak bisa tercapai.” tutupnya.