Jakarta (16/03) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, meminta Badan Geologi aktif dan komprehensif melakukan program mitigasi bencana, terutama di Kawasan Rawan Bencana (KRB) dan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) .
Hal tersebut disampaikan legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) itu dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII dengan Badan Geologi Kementrian ESDM, di Jakarta, Selasa (16/03/2021).
“Dalam beberapa waktu terakhir bencana rutin terjadi, tadi Badan Geologi memaparkan hasil kajiannya, secara umum kondisi kita (Indonesia.red) sangat mengkhawatirkan, untuk itu kita minta program mitigasi yang komprehensif dan sinergis lintas sektor segera masif dilakukan”, ujarnya.
Lebih lanjut, kata Nurhasan, hasil analisa dan kajian serta rekomendasi Badan Geologi ini harus benar-benar menjadi pertimbangan pengambil kebijakan khusunya pemerintah baik pusat maupun daerah, utamanya di kawasan pembangunan Proyek Nasional yang berpotensi rawan bencana.
“Majalengka misalkan, kondisi potensi rawan pergeseran tanah masih menjadi ancaman, bahkan kemarin sempat viral satu desa yang ditinggalkan warganya karena bencana tersebut, padahal saat ini Proyek nasional sedang dilakukan disana. Nah, disinilah perlunya Badan Geologi memasukkan Majalengka dan daerah lain yang sejenis dalam sasaran program prioritas mitigasi terpadu”, lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut Nurhasan juga mengungkapkan pandangannya terkait permintaan Badan Geologi untuk pembuatan RUU Geologi oleh DPR, dimana dalam upaya pencegahan dan mengurangi dampak bencana Badan Geologi selalu memberikan rekomendasi Badan Geologi kepada pemangku kepentingan dan pemerintah daerah. Namun, karena tidak ada aturan yang mengikat, maka rekomendasi tersebut kerap diabaikan.
“Kita pahami kegelisahan teman-teman di Badan Geologi, namun urgensi RUU ini perlu dikaji secara komprehensif, bila memang mendesak bukan tidak mungkin kita akakn dorong. Dan sambil menunggu RUU masuk list prolegnas prioritas, penanganan bencana melalui Mitigasi ini harus terus dilakukan secara masif dan komprehensif sebagai langkah prioritas saat ini”, ungkapnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI