Pontianak (06/04) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin, mendukung Pendataan Keluarga dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana – BKKBN.
Dukungan tersebut disampaikan saat menyampaikan materi sosialisasi di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Senin, (05/04/2021)
Kegiatan Sosialisasi di hadiri Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Kepala Dinas Kependudukan, Kepala Koramil Pontianak Timur, Kapolsek Pontianak Timur, Lurah Saigon, dan peserta sosialisasi.
“Kita dukung bersama dan sukseskan bersama, dalam pendataan Keluarga tahun 2021, yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)” Ucap Alifudin pada saat penyampain materi.
Pelaksanaan kegiatan diselenggarakan di Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Perumahan Royal Mansion, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur.
Pendataan Keluarga tahun 2021 yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dilaksanakan pada 1 April – 31 Mei.
Pendataan dilakukan untuk basis data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga.
“Pembangunan dimulai dari perencanaan yang baik, dan perencanaan berdasarkan data yang akurat. Pendataan Keluarga tahun 2021 menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address, sebagai penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan” Ucap Arif Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, saat memberi sambutan.
Pendataan Keluarga Tahun 2021 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia kepada seluruh keluarga Indonesia yang berjumlah kurang lebih 77,9 juta kepala keluarga.
Petugas Pendataan Keluarga tahun 2021 terdiri dari pemerintah dan masyarakat, yakni Petugas Lini Lapangan KB dari BKKBN dan Kader Keluarga Berencana, yang secara nasional terdiri dari: 7.230 Manajer Pengelolaan PK Tk Kecamatan, 7.230 Manajer Data,83.441 Supervisor Tk Desa, dan 1,2 juta petugas kader pendata.
BKKBN turut berperan aktif dalam upaya pemerintah mencegah dan menangani kasus stunting di Indonesia. Untuk mengatasi kasus stunting di Kalimantan Barat yang cukup tinggi.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI