Tasikmalaya (04/04) — Rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan revisi Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 10/PRT/M/2018 tentang tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol membuka peluang pengembangan hotel di rest area jalan tol.
Mengomentari hal ini, Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat akan menanyakan kepada Kementerian PUPR sebagai mitra kerja.
“Nanti akan saya cek kepada Pak Menteri PUPR, terkait akan direvisinya Permen PUPR No. 10/2018. Setahu saya didalam permen sudah ada aturan fasilitas inap,” katanya.
Politisi PKS ini menambahkan dalam permen PUPR No. 10/2018 pasal 19 dan pasal 20 menyebutkan aturan fasilitas inap di rest area. Diantaranya Fasilitas inap untuk istirahat disewakan dengan durasi waktu paling lama 6 (enam) jam.
“Kebutuhan area fasilitas inap disediakan dengan luas paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dengan jumlah kamar paling banyak 100 (seratus) unit, tentu ditambah dengan aturan lainnya. Memang tidak ada dalam permen disebutkan secara jelas kata ‘hotel’,” tambah Toriq.
Seorang pengusaha rest area menyebutkan aturan baru akan memperbolehkan pendirian hotel transit di rest area, dimana waktu inap dibatasi. Menurut Toriq untuk mendirikan sebuah hotel dibutuhkan lebih dari hanya sekedar revisi permen PUPR No. 10/2018.
“Pendirian Hotel juga melibatkan aturan kementenrian dan kelembagaan yang lain, seperti Permen No. 53/2013 tentang Standar Usaha Hotel. Tidak kalah penting perlu sebuah kajian terkait dampak Tol Trans Jawa secara keseluruhan”, ungkapnya
Kami ingin melihat dan mengetahui dampak sosialnya, tambah Toriq, kita tahu betul bagaimana terpuruknya perekonomian masyarakat di Pantura paska beroperasinya tol trans Jawa. Menurutnya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) adalah lembaga yang tepat untuk melakukan kajian.
“Saya berharap pemerintah pusat memikirkan untuk mencari cara meningkatkan perekonomian di area yang terdampak pembangunan tol. Sekaligus mendorong pemerintah daerah melakukan transformasi karena pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan fasilitasi pemerintah daerah,” harapnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI