Jakarta (07/05) — Anggota Komisi IX FPKS DPR RI Netty Prasetiyani, menanggapi terkait kebijakan larangan mudik yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bagaimana kebijakan ini dianggap tidak tegas dan menjadi celah baru bagi masyarakat.
Selain itu, Netty menganggap bahwa pemerintah masih sering bertarung antara memilih kesehatan atau ekonomi.
“Pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan yang menegasikan satu sama lain. Masyarakat dibuat bingung dan pada akhirnya mereka berada di titik jenuh. Jika dianalogikan dengan kebocoran, pemerintah disibukkan dengan mengelap tetesan air bukan menyelesaikan kebocorannya.” Ungkap Netty.
Kebingungan masyarakat akibat ketidaktegasan kebijakan pemerintah pada akhirnya membuat adanya pelanggaran-pelanggaran dan celah baru, termasuk dalam kebijakan larangan mudik dan penerapan protokol kesehatan.
“Kalau misalnya sudah dikeluarkan larangan mudik, ya harusnya sudah titik. Ini malah ada statement kalau mudiknya sebelum tanggal 6 Mei itu diperlancar. Nah hal seperti ini yang pada akhirnya membuat regulasinya jadi ada celah. Pandemi kan tidak mengenal tanggal.” Ujarnya.
Selain itu, Netty juga mengatakan bahwa pemerintah harus memiliki komitmen bahwa wabah pandemi ini fokusnya pada kesehatan, bukan ekonomi. Dengan begitu, akan muncul pemikiran bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.
“Hari ini kita masih berada pada situasi pandemi. Catatan kritis tehadap pemerintah adalah, pemerintah di awal sempat buying time menganggap bahwa pandemi tidak mungkin masuk, tidak akan terpapar sehingga kita sempat kehilangan waktu. Kemudian yang kedua, banyak kebijakan dan regulasi yang tidak secara langsung mengatasi pandemi yang berbasis kesehatan ini. Pemerintah nampak condong, menggeser pandemi ini kearah ekonomi. Jangan dilupakan bahwa wabah ini adalah wabah kesehatan.” Ujar Netty.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI