Tasikmalaya (30/04) — Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengatakan, Kementerian Perhubungan mendukung sepenuhnya tindakan tegas dari pihak kepolisian terhadap oknum mafia karantina di Bandara Soekarno-Hatta.
Senada dengan yang disampaikan Pejabat Kementrian Perhubungan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI asal PKS, Toriq Hidayat mendukung penuh agar Polri dan Satgas Udara Penanganan Covid-19 mengungkap kasus ini.
“Polri dan Satgas Udara Penanganan Covid-19 Bandara Soekarno-Hatta harus segera mengungkap dua oknum pelaku yang meloloskan penumpang pesawat dari India dari prosedur karantina Covid-19. Kita tidak bisa menolerir kemunculan oknum yang memanfaatkan keadaan dengan melakukan penyalahgunaan,” tegasnya.
Toriq mengingatkan Jangan pernah berani bermain dengan nyawa karena satu nyawa sangat berarti dan tak ternilai harganya. kebijakan karantina 14 hari bagi WNI yang tiba dari India adalah upaya mencegah imported cases. Ia berharap WNI dari India patuh dengan ketentuan tersebut.
“Sebagaimana kita ketahui Pemerintah Indonesia telah melarang warga negara India masuk karena mutasi COVID-19 dan lonjakan penularan di sana dalam taraf berbahaya. Bahkan Perdana Menteri India Narendra Modi mengibaratkannya seperti ‘diterpa badai’,” tambah Toriq.
Menurutnya kondisi ini yang menyebabkan sebanyak 32 warga India yang datang ke Indonesia setelah larangan berlaku pada pekan lalu dideportasi. Wabah virus corona di India melonjak signifikan, Dalam tempo 24 jam, ada 346.786 kasus positif Covid-19 di India dan 2.624 pasien virus corona yang meninggal.
“Cepatnya lonjakan kasus virus corona membuat rumah sakit-rumah sakit di India kehabisan oksigen dan tempat tidur. Walhasil, banyak pasien Covid-19 yang sakit, terpaksa harus dipulangkan.” Imbuh Toriq.
Tentu apa yang terjadi di India menimbulkan keprihatinan kita semua, tambah Politisi PKS ini, karenanya Pemerintah berupaya mengantisipasinya dengan melarang WNA India masuk. Larangan WNA dari India berlaku sementara tanpa batas waktu, mengikuti perkembangan situasi.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI