Bandung (10/05) — Larangan mudik mulai berlaku sejak 6 Mei 2021. Di beberapa tempat petugas kepolisian bersamaTNI ditempatkan sebagai pemeriksa setiap kendaraan yang akan melintas. Meski demikian, tetap saja banyak masyarakat yang memaksa untuk mudik dengan segala resiko yang dihadapinya.
Ketika kebijakan mengenai mudik/pulang kampung berubah-ubah, tadinya boleh, boleh hanya daerah tertentu, boleh dengan syarat, akhirnya malah dilarang bahkan sampai diancam hukuman bila memaksa mudik membuat masyarakat merasa dipermainkan.
Berdasarkan hal tersebut Teddy Setiadi Anggota DPR RI FPKS menanggapi keluhan masyarakat itu.
“Masyarakat bukan tidak patuh pada pemerintah, tapi karena kebijakan yang seolah mempermainkan, ditambah adanya rasa ketidakadilan dengan banyak masuknya Warga Negara Asing ketika larangan mudik berlaku membuat masyarakat geram hingga akhirnya sebagian memaksa untuk tetap mudik dengan segala resikonya.” Tutur Teddy
“Saya ingin sampaikan kepada Pak Presiden Jokowi, “Mau sampai kapan kita seperti ini? Kasihan masyarakat selalu menjadi korban, terlebih perjuangan para tenaga kesehatan yang mempertaruhkan nyawa seolah tidak dipedulikan lagi.” Ujar Teddy
“Kalau mau dilarang, sekalian dilarang yang lain juga, larangan masuk Indonesia untuk WNA, larangan berkerumun di mall dan pasar, termasuk larangan untuk berwisata, masyarakat butuh keadilan, kalau itu dilakukan maka larangan mudik akan lebih dipatuhi seperti larangan mudik tahun lalu.” Jelas Teddy
Pandemi di Indonesia masih belum terkendali, dengan kebijakan yang inkonsisten membuat masyarakat memiliki persepsi masing masing dan melakukan tindakan sesuai persepsinya sendiri.
“Saya berharap seluruh elemen bangsa bisa bersatu menghadapi pandemi ini tentunya ditunjang dengan kebijakan yang adil, efektif dan konsisten dari pemerintah” Pungkas Teddy
Sumber: Fraksi PKS DPR RI