Tasikmalaya (10/05) — Diduga lantaran para pemudik yang nekat curi start sebelum larangan mudik pada 6-17 Mei 2021, pada sepekan terakhir sebaran peta zona merah Covid-19 ditemukan di Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Bandung Barat. Hai ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat (05/05/2021).
Politisi PKS asal Daerah Pemilihan Jabar 11 Toriq Hidayat menyebutkan hal ini bakal terjadi pada wilayah yang menjadi destinasi para pemudik. Daerah-daerah itu berpotensi menjadi zona merah setelah mengalami penurunan kasus positif Covid-19.
“Mobilitas warga tidak terkendali jelang larangan mudik, sebagaimana yang diduga Pak Gubernur. Saat ini dua daerah di Jawa Barat mengalami kenaikan kasus Covid-19. Sehingga keduanya masuk kategori daerah berisiko tinggi penularan,” sebutnya.
Toriq merasa sangat prihatin dengan temuan tersebut. Karena, tambahnya, kondisi Jawa Barat saat ini berangsur-angsur mengalami penurunan kasus covid-19 dibanding tahun 2020. Untuk itu, Anggota Komisi V DPR RI ini kembali mewanti-wanti warga Jawa Barat untuk menahan diri melakukan aktivitas mudik.
“Saya melihat kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 memicu pro dan kontra dikalangan masyarakat”, ungkap Toriq. Menurutnya hal ini terjadi karena beberapa hal, yang pertama adanya kepercayaan di masyarakat bahwa lebaran adalah momentum melakukan permohonan maaf kepada orang tua.
Sehingga, tambahnya, kebijakan larangan mudik 2021 oleh pemerintah tidak menghentikan niat mereka untuk mudik dengan beragam cara. Kedua sebagian besar orang berpandangan laju penularan Covid-19 sudah jauh mereda ketimbang periode menjelang Lebaran di 2020.
“Ketiga ada pula anggapan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa kebijakan larangan mudik yang bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19, tidak sejalan dengan langkah pemerintah yang memperkenankan tempat wisata untuk dibuka kembali.” Sebut Toriq.
Oleh karenanya, lanjut Toriq, kebijakan pelarangan mudik ini akan berjalan efektif apabila setiap apatur negara baik di tingkat pusat dan daerah memiliki narasi yang sama. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan mematuhi kebijakan ini.
“Saya harap pemerintah tidak memakai standar ganda dalam membuat kebijakan. Satu sisi masyarakat dilarang mudik, tapi di sisi lain, tempat wisata dibuka. Ini kan ambigu yang membuat masyarakat tidak patuh,” tutupnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI