Jakarta (24/06) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat mengkritik lomba inovasi daerah tatanan normal baru (new normal) produktif dan aman covid-19 yang diselenggarakan kementerian dalam negeri walaupun hadiahnya menggunakan Dana Insentif Daerah (DID).
Menurut Surahman, maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut salah logika.
“Seharusnya dalam memberikan penilaian mana provinsi ataupun kabupaten/kota yang inovatif, produktif dan baik dalam penanganan Covid-19, dengan melihat daerah mana yang persebaran Covid-19 nya rendah, bisa menjaga pendapatan asli daerah, minim terjadinya PHK, tingkat inflasinya rendah, maupun kemampuan menjaga pertumbuhan ekonominya tetap baik, bukan dengan membuat lomba,” ujar Surahman.
Surahman Hidayat berpendapat, Pemerintah seharusnya melihat kondisi real daerah, bukan dengan melihat video yang dikirimkan untuk memberikan penilaian.
“Penambahan angka positif Covid-19 masih tinggi setiap harinya, oleh karenanya penerapan new normal harus dilakukan secara hati-hati dan penuh perhitungan. Nyawa Warga Negara Indonesia walaupun sudah Lansia dan orang yang memiliki penyakit penyerta harus tetap diperhatikan dan tidak boleh diabaikan,” tegas Surahman.
Surahman Hidayat mendorong Kemendagri agar tetap fokus memperhatikan semua provinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan pelayanan kesehatan dan ketersedian APD para tenaga medis terjaga dengan baik.
“Lebih baik dana yang dialokasikan untuk lomba itu diberikan untuk daerah yang kekurangan anggaran dalam penanganan Covid-19. Provinsi, kabupaten dan kota yang inovatif dan produktif sudah bisa berjalan secara mandiri, seharusnya daerah tidak produktif dan tidak inovatif yang perlu dibantu dan dibina agar bisa inovatif dan produktif selama pandemi Covid-19 ini berlangsung,” kata Surahman.
Surahman Hidayat menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri harus lebih selektif dalam menyelenggarakan kegiatan, defisit anggaran yang semakin besar harus membuat semua okementerian memiliki sense of crisis dan mendahulukan kepentingan masyarakat ekonomi lemah dan program-program yang terkait langsung dengan penanganan covid 19.
“Pandemi ini kemungkinan akan berlangsung cukup lama, masyarakat membutuhkan bantuan pemerintah untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, jangan gunakan anggaran Negara untuk kegiatan yang maksud dan tujuannya tidak jelas,” pungkas Surahman.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI