Jakarta (05/08) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menilai, Pemerintah bekerja sangat lamban sehingga amunisi yang tersedia untuk mencegah resesi dan penurunan daya beli rakyat tidak optimal digunakan.
Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan II jatuh menjadi -5,32 persen.
“Amunisi yang sudah disiapkan sangat mencukupi. Dengan anggaran stimulus Rp 695,2 triliun harusnya bisa menjadi bantalan yang cukup memadai. Sayang Pemerintah tidak bekerja dengan cepat dan sigap, sehingga penyerapan baru 20 persen. Padahal rakyat membutuhkan pemulihan dan harapan. Ini mengecewakan”, tegas Ecky menanggapi kondisi penurunan daya beli, ancaman resesi dan realisasi stimulus yang lamban.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memiliki anggaran yang besar untuk berbagai program dan kebijakan, seperti Kartu Prakerja, Bansos, Insentif usaha lewat berbagai pajak yang ditanggung pemerintah, penempatan dana di bank, penjaminan kredit modal kerja ke UMKM, keringanan rekening listrik bagi pelanggan industri dan sosial, dan sebagainya.
Pemerintah juga telah menempatkan dana di bank anggota Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) senilai Rp 30 triliun dengan harapan tersalur menjadi kredit senilai minimal Rp 90 triliun.
Penempatan ditindaklanjuti ke Bank Pembangunan Daerah (BPD). Untuk tahap awal ditempatkan di 7 BPD senilai Rp 11,5 triliun, dengan harapan dapat mendorong ekspansi kredit dua kali lipat.
“Ekseskusi dan realisasi yang lamban telah mereduksi fungsi stimulus yang seharusnya akan lebih optimal ketika dieksekusi cepat. Beberapa indikasi pelemahan daya beli dan resesi harusnya tidak terlalu dalam jika pelaksanaan program berjalan cepat. Pemerintah harus bekerja lebih ekstra, karena ini menyangkut kondisi ekonomi, harapan dan kesejahteraan rakyat secara luas”, imbuhnya.
Ecky mencermati angka deflasi 0,1% selama bulan Juli 2020 yang dinilai oleh banyak Ekonom sebagai ambruknya daya beli rakyat. Hasil survei terbaru Nielsen juga menunjukkan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Indonesia pada kuartal II/2020 menurun drastis dengan skor indeks 102 poin persentase (pp), atau turun 25 dibandingkan dengan kuartal I/2020.
“Penurunan ini disebabkan oleh turunnya keyakinan konsumen akan tiga indikator yang mempengaruhi IKK yang mencapai lebih dari 20 poin persentase. Persepsi konsumen Indonesia akan prospek lapangan kerja turun dari 70 persen di kuartal I/2020 menjadi 48 persen di kuartal II/2020,” paparnya.
Sementara itu, katanya, persepsi keadaan keuangan pribadi turun menjadi 57 persen dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 78 persen.
“Keinginan untuk berbelanja dalam 12 bulan ke depan pun tercatat turun menjadi 35 persen di kuartal II/2020 dari 60 persen di kuartal pertama,” tandas Ecky.
Pada kuartal II/2020, lanjutnya, lebih banyak konsumen Indonesia (78 persen) yang merasa bahwa negara sedang dalam keadaan resesi ekonomi.
“Daya beli yang turun harusnya bisa diredam dengan realisasi berbagai program dan jaring pengaman sosial yang cepat. Ekspektasi masyarakat yang turun drastis juga karena tingkat keyakinan pada kebijakan Pemerintah dan pelaksanaannya yang rendah. Masyarakat belum melihat bahwa kebijakan dan cara kerja Pemerintah meyakinkan untuk dapat menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Ini menimbulkan kecemasan yang meluas. Akhirnya banyak yang menahan diri tidak belanja, terindikasi dari meningkatnya simpanan di perbankan dan angka deflasi. Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinannya dimasa pandemi dengan membawa optimisme dan harapan. Ini yang harus cepat dibenahi,” pungkasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI