Jakarta (27/08) — Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Rofik Hananto, menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi penting guna mewujudkan tata kelola listrik nasional yang efektif dan berkeadilan. Hal ini disampaikan Rofik Hananto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PLN di Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).
Rofik menyatakan, FPKS pesimis dengan progres realisasi program Pembangunan Listrik Program 35.000 MW dan Program 7.000 MW sampai tahun 2024 yang dilakukan oleh IPP maupun PLN.
“Setidaknya, ada 2 alasan yang membuat program ini sulit terealisasi, yaitu : pertama, adanya Koreksi dari Kementerian ESDM, dan faktanya progres pembangunan memang lambat di lapangan karena kendala teknis. Kedua, karena adanya tekanan pertumbuhan ekonomi, konsumsi listrik tidak setinggi proyeksi awal. Karena demand-nya memang rendah, prediksi pertumbuhan ekonomi 7%-8%, sehingga listrik bisa 1,2 kali lipat. Tapi pertumbuhan ekonomi ternyata dibawah 5%, listrik bahkan di bawah itu”, kata Rofik Hananto.
Ia juga meminta agar PLN serius menerapkan mekanisme co-firing biomassa pada pembangkit listrik batu bara. Selain itu, Rofik menekankan agar ada percepatan rencana Pemerintah untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batubara tua dan menerapkan teknologi energi batu bara ramah lingkungan.
Kemudian, ia juga meminta pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambahkan target volume DMO (Domestik Market Obligation) di tahun depan.
“FPKS akan mengawal kebijakan DMO dari pemerintah. Karena peningkatan angka DMO harus menjadi kebijakan prioritas agar pasokan aman dan tidak menekan keuangan PLN, yg berpotensi membebani rakyat sebagai konsumen listrik”, tambah Rofik.
Ia pun mengingatkan bahwa beban PLN adalah beban negara juga. Pemerintah bertanggung jawab terhadap selisih antara biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan tarif yang diberlakukan kepada PLN.
“Jika biaya pokok penyediaan semakin meningkat dikarenakan semakin berkurangnya penjualan maka negara juga harus menanggung beban yang cukup besar. Sistem subsidi dan kebijakan bisnis kelistrikan yang fully-regulated seperti ini adalah risiko dari jalan yang telah kita pilih. Di tengah situasi sulit, menolong masyarakat adalah hal yang sangat esensial, tapi juga membuat perusahaan listrik milik negara mampu tetap lancar berlayar di tengah badai juga sebuah keharusan”, jelas Rofik.
Di sisi lain, tertekannya keuangan PLN menjadi PR besar yang perlu diselesaikan. FPKS mendesak PLN untuk melakukan renegosiasi dengan para pengembang swasta (Independent Power Producer/IPP) mengenai minimum persentase energi dari pembangkitan yang harus diserap oleh PLN.
“PLN diupayakan untuk menghentikan sementara proyek-proyek di bidang pembangkitan yang belum masa konstruksi, dan perlambatan masuknya pembangkit-pembangkit yang sedang dalam pembangunan ke dalam sistem kelistrikan untuk mengurangi suplai berlebihan dan keharusan menyerap daya”, tegas Rofik.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI