Jakarta (30/09) — Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan suntikan modal sebesar Rp20 triliun diberikan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI bukan untuk menyelesaikan masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Menurutnya, kasus Jiwasraya sendiri saat ini telah ditangani oleh Kejaksaan Agung dan akan tetap dijalankan melalui jalur hukum.
Sementara itu, Badan Anggaran DPR RI menilai anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 35,18 triliun yang ditetapkan dalam postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, tidak memiliki sensitivitas terhadap kondisi keuangan negara saat ini.
Apalagi proposal PMN yang diajukan pemerintah tidak dilengkapi dengan data dan kinerja keuangan BUMN yang akan diusulkan untuk menerima PMN.
“Kami belum bisa menerima penjelasan yang kurang lengkap tersebut, karena ini menyangkut alokasi anggaran yang besar, apalagi kita sedang menghadapi situasi yang tidak menentu pada tahun 2021 nanti,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rofik Hananto, di Jakarta, Senin (14/9).
Khususnya rencana pemerintah yang akan menyuntikkan PMN ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp20 triliun tahun depan. Sebagaimana diketahui bahwa PT BPUI adalah induk perusahaan dari Asuransi Jiwasyara yang sedang bermasalah sangat pelik dan Panitia (Panja) DPR RI dari Komisi III dan VI terkait Jiwasraya pun belum berjalan. Nantinya, aset dan polis Jiwasraya akan dipindahkan ke Nusantara Life, anak usaha BPUI.
“Ini jelas menunjukkan pemerintah seperti tidak memiliki sense of crisis atas kondisi ekonomi nasional yang berada di ambang resesi,” imbuh Anggota Komisi VII DPR RI itu.
Dia mengingatkan, pemerintah dalam menyuntikkan PMN juga harus menyampaikan informasi detail dan lengkap terkait dengan data kinerja keuangan perusahaan BUMN dalam beberapa tahun terakhir, termasuk peran dan fungsinya yang sudah sejalan dengan UU BUMN.
“Sehingga nantinya kita bisa menilai apakah BUMN tersebut, sudah layak untuk mendapatkan suntikan PMN atau tidak. Sehingga APBN yang kita alokasikan tetap bisa kita pertanggungjawabkan dalam upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” pesan Rofik.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI