Jakarta (05/10) — Anggota DPR RI Komisi VIII Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta pemerintah untuk benar-benar hadir guna melindungi seluruh Rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan anak-anak, dengan memerintahkan kepada Kementerian Keuangan untuk meningkatkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Hal ini didasarkan atas keprihatinan HNW dengan kondisi perempuan dan anak-anak termasuk anak yatim, terlebih ditengah terus mewabahnya covid-19, di mana perempuan dan anak-anak jadi korban terbesarnya.
“Kami sangat mendukung anggaran Kementerian ini dinaikkan. Kalau dari sisi penerima manfaat (yakni anak-anak dan perempuan) jumlahnya lebih dari 51% penduduk Indonesia, tapi anggaran kementerian PPPA (Rp 279,5 Miliar), justru lebih rendah dari anggaran satu direktorat jendral Kementerian lain (misalnya ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Rp 406,2 Miliar)”, ujar HNW dalam sambutan penyerahan bantuan spesifik Program Kesetaraan Gender KemenPPPA kepada Yayasan Yatim Jamiyatul Khair, Yayasan Al-Muhajirin, dan Majelis Taklim Malakul-Jannah secara daring di Jakarta Pusat (5/10)
Menurutnya, anggaran itu bisa dinaikkan jika KemenPPPA meningkatkan jumlah program untuk perempuan dan anak-anak termasuk anak yatim, yang merupakan mayoritas dari warga negara (persentasenya lebih dari 51% penduduk Indonesia).
“KemenPPPA perlu memastikan bahwa seluruh program tersebut benar-benar memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak (termasuk anak yatim), terserap seluruhnya, serta membawa dampak yang positif bagi Perempuan dan anak-anak”, ucap HNW.
Dalam kesempatan tersebut, Aggota DPR-RI Dapil Jakarta 2 ini menyebutkan, pemberian bantuan dari KemenPPPA yang Menterinya berasal dari Bali kepada lembaga-lembaga Islam di Jakarta merupakan kelanjutan dari keteladanan pendiri Bangsa, yang melepaskan diri dari sekat wilayah dan agama ketika mengambil kebijakan negara.
Dirinya mencontohkan, pada periode 2009-2014 ketika Menteri Sosial berasal dari Habib (yakni Habib Salim Segaf Al-Jufri), bantuan juga banyak diberikan kepada banyak warga non muslim di Papua dan Bali. Hal ini menurutnya pengamalan yang baik dari sila ke-5 Pancasila, di mana keadilan sosial diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia.
“Oleh sebab itu, program bantuan dari Kementerian PPPA ini harus dijalankan dengan amanah, oleh semua pihak, sehingga bisa berkelanjutan. Sekalipun jumlahnya belum mencukupi semuanya, tapi jika terlaksana dengan baik dan benar, terbukti memberikan manfaat besar pada rakyat (kaum perempuan dan anak-anak), maka pada tahun anggaran berikutnya bisa jadi argumen kuat untuk kelanjutan program dan peningkatan anggaran, dan perluasan manfaat. Ini sekaligus sebagai implementasi ajaran Agama terkait memuliakan perempuan dan melindungi anak-anak, termasuk anak yatim”, terang HNW.
Terakhir, HNW pun menyampaikan bahwa warga, Pemerintah Indonesia, dan DPR harus terus berkomitmen apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19, untuk saling memperjuangkan, dan saling peduli dan saling membantu, karena begitulah cita-cita Indonesia merdeka.
“Dalam sejarah, para Anggota BPUPK dari berbagai faksi, suku dan agama telah sepakat bahwa Indonesia berkewajiban menjadi negara yang melindungi seluruh Rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan pendidikan bagi seluruh warganya”, jelasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI