Jakarta (12/11) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyoroti pokok permasalahan yang selalu menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi di berbagai wilayah yang hampir terjadi setiap tahun, yakni adanya pola perencanaan pupuk bersubsidi dalam bentuk RDKK (Rencana Defenitif kebutuhan kelompok) yang selalu bermasalah dari sisi substansi dan validitas datanya.
Hal ini diungkapkan Johan pada saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) komisi IV DPR RI Bersama KTNA, HKTI dan Asosiasi Distributor Pupuk pada Hari Rabu, (11/11/2020) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta.
Politisi PKS ini berharap agar KTNA, HKTI dan Asosiasi Distributor Pupuk dapat membantu mencarikan solusi pola lain yang lebih tepat, cepat dan mudah dalam proses distribusi pupuk bersubsidi karena selama ini pola RDKK hanya berbasis pada usulan kebutuhan kelompok tani yang mengajukan permohonan, namun kemudian pemenuhannya hanya terbatas pada alokasi anggaran subsidi yang disiapkan Pemerintah setiap tahun anggaran.
“Atas pola seperti ini, maka wajar jika setiap tahun akan terjadi kelangkaan pupuk karena alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah tidak bisa memenuhi usulan kebutuhan pupuk setiap tahunnya,” urai Johan.
Johan mencontohkan pada tahun 2019, total anggaran yang dibutuhkan dari ajuan permohonan RDKK sebesar Rp 61,7 Triliun namun DIPA subsdi pupuk untuk tahun 2019 hanya sebesar Rp 29,5 triliun dan dielaborasi melalui Alokasi Permentan untuk anggaran subsidi pupuk hanya sebesar Rp 27,3 Triliun.
Dengan pola seperti ini, Johan menilai akan menyebabkan selalu terjadi kekurangan pupuk setiap tahunnya, papar Johan.
Legislator dari dapil NTB 1 ini juga menyoroti persoalan buruknya manajemen distribusi pupuk di lapangan dimana data RDKK tidak valid dan banyak penyimpangan yang terjadi di lapangan sehingga menyebabkan rantai distribusi semakin kusut dan tidak terkontrol dengan baik.
“Oleh karena itu, agar Asosiasi Distributor agar memperbaiki pola pengawasan di lapangan dan selalu memantau kinerja semua agen dan kios yang menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani,” ujar Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini berharap kepada semua asosiasi distributor pupuk untuk segera menyampaikan data kelangkaan pupuk terjadi di daerah mana saja, agar hal tersebut bisa cepat ditanggulangi oleh pemerintah supaya tidak merugikan petani yang akan melakukan penanaman pada musim tanam berikutnya.
“Saya juga meminta agar dilakukan pola efisiensi pemupukan yang lebih tepat sesuai kebutuhan hara tanah dengan melibatkan peran aktif dari penyuluh Pertanian”, tutup Johan.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI