Jakarta (04/11) — Wakil Ketua PKS DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah segera menerbitkan Perppu terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
Menurut Mulyanto, ini merupakan keputusan yang logis sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas berbagai kekeliruan yang terjadi dalam proses dan hasil akhir UU Cipta Kerja.
“Sejak awal UU ini memang menimbulkan masalah. Mulai dari pembahasan yang terburu-buru, tidak melibatkan pihak-pihak terkait, pengesahan di DPR yang terkesan dipaksakan, revisi pasca-pengesahan, gonta-ganti naskah, dan sekarang setelah ditandatangani Presiden masih ada berbagai kesalahan. Jadi langkah yang bijak menurut saya, Pemerintah segera menerbitkan Perppu pembatalan UU Cipta Kerja sebagai bentuk pertanggungajwaban politik kepada rakyat” terang Mulyanto.
Mulyanto menilai rangkaian kekeliruan tersebut terjadi akibat prosedur pembentukan perundangan yang kejar tayang, mengikuti arahan Presiden yang meminta agar pembahasan RUU ini diselesaikan dengan cepat.
“Ini adalah pengalaman buruk dalam pembentukan perundangan-perundangan, sepanjang umur berdirinya republik ini” ungkap Mulyanto.
Oleh sebab itu, Mulyanto berpendapat Perppu merupakan alternatif penyelesaian masalah yang lebih efisien dibanding judicial review di Mahkamah Konstitusi.
“Dengan Perppu maka secara keseluruhan UU ini bisa dibatalkan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga energi bangsa ini dapat kita fokuskan untuk menanggulangi pandemi Covid-19” ucap Mulyanto sebagai penutup.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI