Jakarta (29/12) — Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap MUI, NU, Muhammadiyah, Ketua DPR, Fraksi PKS DPR RI, dan elemen masyarakat lainnya yang telah secara terbuka menolak wacana yang diopinikan oleh sejumlah pihak maupun media Israel, bahwa ada kemungkinan Indonesia mengikuti langkah beberapa negara di Timur Tengah dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Melalui keterangan pers tertulis di Jakarta (29/12), pria yang akrab disapa HNW ini memandang bahwa sikap Ormas-Ormas serta Partai dan DPR itu sejalan dengan sikap mensejarah Indonesia, juga sikap resmi Presiden RI Joko Widodo yang antara lain menyampaikannya dengan telepon langsung ke Presiden Palestina Mahmud Abbas; bahwa Indonesia tidak mengikuti arus normalisasi dengan Israel, dan Indonesia akan konsisten dengan sikap dasarnya untuk membela Palestina agar menjadi negara merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur.
Dalam posisi ini, HNW menilai manuver politik dari pihak Amerika Serikat (AS) mencurigakan, ketika Donald Trump sudah di bulan terakhir kekuasaannya, ternyata masih mencoba memperdagangkan pengaruhnya dan mengiming-imingi dana investasi US$ 2 miliar (setara kurang lebih Rp 28,35 triliun), bila Indonesia mau lakukan normalisasi hubungan dengan Israel, sebagaimana dinyatakan melalui Kepala lembaga investasi AS untuk luar negeri (DFC) Adam Boehler (21/12).
HNW yang juga Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II (meliputi Luar Negeri) mengecam iming-iming investasi Amerika Serikat (AS) agar Indonesia ikut melakukan normalisasi dengan Israel.
“Itu jelas pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia, yang secara historis dipeganginya sejak zaman Presiden Sukarno dan seterusnya. Marwah dan jati diri bangsa itu sangat mahal dan tentunya tak bisa dibeli apalagi dengan harga murah: ‘hanya’ Rp 28,35 T. Karena dari Tenaga Kerja Migran Indonesia saja, bisa dihadirkan devisa senilai Rp 157 T. Dan apalagi, iming-iming itu jelas melecehkan sikap terakhir dari Rakyat dan Pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Ormas-Ormas seperti MUI, NU, Muhammadiyah, juga Orpol seperti PKS dan Gerindra, juga Parlemen (Ketua DPR), bahkan Menlu RI dan Presiden RI,” ungkap HNW.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menilai bahwa iming-iming yang bisa jadi sogokan untuk pemerintah Indonesia tersebut, membuktikan bahwa normalisasi dengan Israel tidak ada hubungannya dengan membantu Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Melainkan lebih merupakan proyek ekonomi dan bisnis yang (diperkirakan) menguntungkan bagi negara yang lakukan normalisasi dan Israel serta sponsornya; Amerika Serikat.
“Sebaliknya justru sangat merugikan kepentingan politik, ekonomi, sosial serta perjuangan Palestina untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara yang merdeka secara penuh. Maka yang akan terjadi adalah makin banyaknya negara yang akui Israel sebagai negara bukan penjajah, dengan kota Yerusalem sebagai ibukota abadinya. Padahal faktanya Israel masih menjajah Palestina, dan bahkan menolak berbagai resolusi DK/SU PBB untuk akui Palestina sebagai Negara Merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, itulah yang sering disebut sebagai Two State Solution. Maka wajar bila pihak yang paling pertama menolak normalisasi dengan Israel adalah Palestina, karena Palestinalah yang paling dirugikan,” terangnya.
HNW menyarankan agar Presiden Jokowi secara terbuka menolak iming-iming sogokan itu, dan menyampaikan kembali pernyataan jujurnya bahwa Indonesia punya hutang terhadap Palestina, yaitu hadirnya Palestina sebagai Negara yang merdeka, sebagaimana negara-negara merdeka lainnya.
HNW juga memandang semakin pentingnya penolakan serius terhadap isyarat pihak Amerika Serikat dan Israel untuk mewujudkan normalisasi Indonesia dengan Israel, baik sebelumnya berupa iming-iming investasi dari AS tersebut, maupun ketika Menteri Kerjasama Regional Israel Ofir Akunis yang mengisyaratkan normalisasi Israel dengan negara Muslim ‘yang tidak kecil’ di Asia (23/12).
“Jika sebelumnya Presiden sudah meyakinkan Presiden Palestina, kini saatnya Presiden meyakinkan pemerintahan baru di AS dan dunia internasional bahwa Indonesia tidak terpengaruh oleh isyarat-isyarat tersebut, dan Indonesia tetap konsisten memegangi kesepakatan2 Internasional terkait Palestina, dan tetap konsisten menolak normalisasi dengan Israel demi terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat” jelas HNW.
HNW mengusulkan agar Presiden menegaskan penolakan tersebut sesegera mungkin, baik di akhir tahun 2020 atau pun di awal tahun 2021.
“Selain menegaskan posisi Indonesia kepada pemerintahan AS mendatang, dan negara2 OKI, sebagaimana sudah Presiden Jokowi nyatakan saat jadi tuan rumah KTT LB OKI di Jakarta, 2016, dan sebagaimana Beliau nyatakan saat hadiri SU PBB secara virtual pada 2020. Penyampaian sikap terbuka Presiden itu sekaligus dapat menjadi pesan pemersatu bagi lanskap politik Indonesia pada hari2 ini. Tentu akan menguatkan komitmen untuk bantu Palestina, jika Presiden Jokowi juga sekaligus menyatakan membatalkan calling visa untuk Israel” tutup HNW.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI