Tasikmalaya (28/01) — Menanggapi pernyataan Gedung Putih yang akan kembali mendukung solusi dua negara Israel-Palestina. Disebutkan solusi harus memungkinkan Israel hidup dalam perdamaian dan keamanan di samping negara Palestina yang layak.
Politisi Senayan dari PKS, Toriq Hidayat mengatakan, bahwa kesepakatan perdamaian Palestina-Israel akan sulit terealisasi ketika Rakyat Palestina tidak dipandang memiliki hak yang sama dengan Israel oleh Amerika Serikat (AS) sebagai mediator.
“Saya sangat miris dengan pernyataan diatas, “rakyat Israel hidup damai dan aman, sedangkan rakyat Palestina hidup layak. Ini menunjukkan AS tidak netral sebagai mediator perdamaian”, ungkap Anggota Komisi I DPR RI ini.
Menurutnya, Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
“Indikator hidup aman dan damai di sebuah negara adalah tingginya tingkat keselamatan dan keamanan masyarakat, rendahnya tingkat konflik domestik dan internasional yang sedang berlangsung dan rendahnya militerisasi”, Jelas Toriq.
Ia menambahkan, Kemudian rekor tingkat kejahatan yang rendah dan sistem Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang sangat baik. Negara-negara yang telah mencapai indikator diatas diantaranya Islandia, Selandia, Portugal, Demark dan Austria.
“Sedangkan Indikator hidup layak adalah pendapatan yang memenuhi kehidupan per bulan, dimensi pengetahuan dan dimensi umur Panjang. Rakyat Palestina juga berhak merasakan hidup aman dan damai, bukannya hanya sekedar hidup layak “, ungkap Toriq.
Oleh karenanya, tambah Toriq, AS dan siapa pun negara yang menjadi mediator kesepakatan perdamaian Palestina-Israel harus berlaku netral, adil dan tidak boleh memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
“PKS sendiri meyakini, penyelesaian konflik Palestina-Israel adalah Palestina segera mendapatkan kemerdekaannya dan menjadi negara yang berdaulat. Kemerdekaan Palestina adalah harga mati”, tegasnya
Sumber: Fraksi PKS DPR RI