Angka covid 19 di Jawa Barat sudah mencapai 91.131 kasus pada Januari 2021, yang membuat komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat terus melakukan monitoring ke rumah sakit rujukan covid yang berada di Jawa Barat, RSUD Al-Ihsan, Bandung dan RSUD Soreang, Kabupaten Bandung (07/01).
Anggota komisi V, Siti Muntamah menyampaikan monitoring merupakan bentuk evaluasi awal tahun 2021 dari penangan covid 19 yang terus meningkat di Jawa Barat, “Pertama kunjungan dari eskalasi angka covid yang terus meningkat. Kedua, kesadaran masyarakat yang sudah menurun, ketiga rumah sakit yang penuh serta penanganan covid yang belum optimal dilakukan Pemprov,” ujarnya,
Siti juga mengatakan pihaknya menemukan kasus-kasus terkait penanganan covid yang belum tertangani, seperti, kurangnya fasilitas rumah sakit yang belum memadai, tenaga kesehatan yang masih sedikit serta alat tracing yang belum dimiliki rumah sakit di kota/kabupaten di Jawa Barat,
“Berangkat dari kasus-kasus tersebut kami meninjau langsung kondisi di rumah sakit, dan memang benar RSUD Soreang ini belum memiliki lab serta belum memiliki dokter spesialis paru. Tracing lemah, tingkat kematiannya tinggi. Kemarin komisi v juga ke Al-ihsan disana kondisi tempat tidurnya juga masih kurang untuk tempat isolasi” ungkapnya,
Setelah meninjau rumah sakit, Siti berharap Satgas Covid Jawa Barat kembali melakukan konsolidasi terkait dengan penanganan Covid 19. Selain itu, pihaknya juga mengharapkan agar masyarakat semakin meningkatkan kesadaran dengan ketat menerapkan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak (3M).
Vaksin Covid 19
Pemerintah provinsi Jawa Barat juga akan mendistribusikan, 97.080 dosis vaksin mulai tanggal 14 Januari 2021, “Komisi v juga membahas vaksin bersama dinas kesehatan Jawa Barat. Insha allah penyuntikan pertama pada 14 Januari, setelah kehalalan MUI dan izin klinisnya keluar pada 12 Januari. Harapannya setelah ada izinya tentu aman untuk tenaga kesehatan yang akan di vaksin pada tahap pertama,” ujarnya.
Siti juga mengharapkan pendistribusian vaksin covid 19 meluas di wilayah Jawa Barat, serta kebutuhan operasional yang memadai.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI