Tasikmalaya (17/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Toriq Hidayat, mendukung pernyataan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada Militer Myanmar yang menyatakan bahwa hak berkumpul para demonstran secara damai harus dihormati sepenuhnya dan tidak dikenakan pembalasan.
“Saya khawatir Myanmar menjadi negara ASEAN yang indeks demokrasinya semakin terpuruk jika pihak militer memilih melakukan kekerasan kepada para demonstran”, ungkap Anggota Komisi I DPR RI dari PKS di sela-sela kunjungan kerjanya ke Markas Komandan Skadron-11/Serbu Pusat Penerbangan TNI-AD, semarang.
Menurutnya, Data di Economist Intelligence Unit memperlihatkan dua negara di kawasan Asia yang indeks demokrasinya pada tahun 2019 menurun tajam, yakni Hong Kong dan Myanmar.
Kualitas demokrasi Myanmar yang mandek, membuat situasi politik dan keamanan makin tidak kondusif, sementara proses rekonsiliasi, dialog, komunikasi, antar kelompok tidak berjalan baik.
“Oleh karenanya semua pihak harus menyelamatkan proses transisi Myanmar ke arah demokrasi yang sudah dimulai sejak tahun 2011 lalu. Mekanisme kawasan harus dapat bekerja lebih baik untuk secara konstruktif membantu penyelesaian isu yang sulit ini”, imbuh Toriq.
Hal senada dengan yang disampaikan Menlu RI, ia menekankan, bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas utama. Indonesia selalu konsisten menyampaikan kesediaannya untuk berkontribusi terhadap penyelesaian konflik di Myanmar.
“Indonesia menganut prinsip politik yang bebas dan aktif. Bebas diartikan bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa” kata Toriq.
Sementara aktif artinya Indonesia tidak tinggal diam saja, tapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia.
“Dengan politik bebas aktif, Indonesia bisa menentukan arah, sikap, dan keinginan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat,” ungkap Toriq mengakhiri.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI