Jakarta (02/02) — Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS DPR RI, Johan Rosihan, menyampaikan pandangan bahwa pemotongan anggaran belanja Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021 sebesar Rp 6,33 triliun merupakan sebuah pukulan besar bagi sektor pangan dan pertanian.
Hal ini, kata Johan, didasarkan atas keprihatinan sampai saat ini kinerja pemerintah belum optimal dalam mencapai swasembada pangan dan belum mampu mengentaskan para petani dan peternak dari jurang kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Johan Rosihan selaku juru bicara mewakili Fraksi PKS dalam rapat dengar pendapat (RDP) komisi IV Bersama para pejabat Eselon 1 Kementan pada Selasa (02/02) di Ruang Rapat Komisi IV DPR Senayan, Jakarta.
Dalam rangka meningkatkan kinerja Kementan untuk program ketahanan pangan 2021, Johan mendorong Kementan untuk segera melakukan revitalisasi system pangan nasional demi peningkatan produksi pangan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi ini.
“Revitalisasi pangan ini dapat berupa menyiapkan kebijakan dan institusi strategis dalam memperbaiki tata Kelola pangan dan membuat terobosan baru dalam hal ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis system digital dan pemberdayaan petani lokal,” ujar Johan.
Politikus PKS ini memaparkan pada program produksi komoditas pangan yang termuat pada program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas,
“Kementan menempatkan kedelai menjadi satu-satunya komoditas yang tidak dipotong anggaran produksinya, bahkan bertambah dari Rp 197,38 miliar menjadi Rp 337,126 miliar,” papar Johan.
Atas nama Fraksi PKS, Johan telah mempertanyakan apa alasan pemerintah melakukan perbedaan pada komoditas kedelai dibandingkan dengan komoditas lainnya. “Padahal kekuatan bangsa kita adalah pada produksi padi,” tutur Johan.
Selanjutnya terkait dengan hortikultura, Johan melihat pemerintah perlu memperkuat penumbuhan UMKM hortikultura dan digitalisasi pertanian, sebagai penyumbang stabilisasi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Namun saya mengingatkan agar hal tersebut dibangun melalui system pangan nasional yang kokoh dan dapat diterapkan di seluruh daerah di Indonesia,” tegasnya.
Legislator yang terpilih dari dapil NTB 1 ini mengusulkan agar pengelolaan system penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian (alsintan) dapat ditingkatkan, hal ini untuk menjaga daya dukung alsintan demi mencapai target produksi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya minta kepada Dirjen PSP Kementan agar selalu mempertahankan kuantitas dan kualitas alsintan pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian,” tutur Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga menyoroti sejauhmana perkembangan dari program diversifikasi pangan yang sudah lama digaungkan pemerintah namun hingga saat ini ketergantungan makanan pokok kita terhadap beras tidak bergeser sedikitpun.
“Saya meminta pemerintah, dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan untuk memastikan tidak ada daerah atau wilayah yang penduduknya kelaparan karena realitasnya saat ini terdapat 6,3 juta dari populasi 23 juta balita di Indonesia yang mengidap masalah stunting pada tahun 2020 lalu, jadi saya ingatkan pemerintah agar selalu memperhatikan akses pangan dari setiap rakyat supaya selalu mendapatkan pangan cukup, terjangkau dan berkualitas demi masa depan yang lebih baik”, tutup Johan.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI