Jakarta (04/03) — Anggota Komisi II Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera menyoroti rencana peletakan batu pertama Istana Presiden oleh pemerintah jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) telah selesai.
Menurut Mardani, pemindahan IKN bukanlah prioritas negara saat ini dan bahkan sudah tidak relevan, terutama setelah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mewabah. Ia pun mempersoalkan etika dari rencana ini.
“Fokuskan energi utk mengatasi pandemi mulai dari kesehatan sampai ekonomi. Sebaiknya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lebih banyak diarahkan untuk menstimulasi sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah –red), mengingat sektor tersebut yang selama ini menopang ekonomi nasional dan menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.” ujarnya melalui akun pribadi Twitter-nya, Kamis (4/03).
Ketua DPP Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Hidup tersebut menjelaskan, sampai saat ini pandemi masih belum bisa dikendalikan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat terbatas. Salah satunya ia melihat dari adanya wacana pemotongan insentif tenaga kesehatan oleh pemerintah walaupun akhirnya tidak dilakukan karena mendapat penolakan dari berbagai pihak.
“Jika melihat kondisi keuangan negara, jelas msh memerlukan tambahan anggaran dlm jumlah besar utk pembiayaan berbagai program darurat akibat Covid-19. Catatan Kemenkeu (Kementerian Keuangan –red), penerimaan dr APBN 2020 turun hampir 20%. Sementara belanja naik lbh dari 500 triliun. Kita lihat, kenaikan belanja yg luar biasa utk ekonomi & kesehatan masyarakat akibat pandemi jelas berujung pd defisit fiskal.” ungkapnya.
Doktor lulusan Universitas Teknologi Malaysia itu membeberkan, berdasarkan data Kemenkeu per akhir November, penerimaan negara hanya berkisar Rp 1.423 triliun, sedangkan belanja negara Rp 2.306 triliun. Mardani menjelaskan, APBN 2020 pun defisit Rp 883 triliun atau 5,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemindahan IKN diprediksi memakan anggaran hingga Rp 400 triliun, ia meminta agar jangan bebani APBN untuk kegiatan yang tak perlu.
“Lalu terapkan strategi yang tepat, lupakan berbagai hal yang tidak penting untuk 5 tahun ke depan. Secara filosifis, Pemerintah dipilih secara demokratis salah satu tujuannya sebagai “Problem Solver” permasalahan bangsa.” tegasnya.
Legislator asal Dapil DKI Jakarta I tersebut menilai kebijakan pemindahan Ibu kota keliru karena berangkat dari permasalahan Ibu kota. Terlebih lokasi yang dipilih adalah Kalimantan Timur (Kaltim), kawasan hutan yang memiliki fungsi konservasi dan perlindungan ekosistem yang selama ini dikenal sebagai paru-paru dunia, Kaltim menyumbang hutan tropis seluas 12,6 juta ha (31%) dari 40,8 juta ha. Mardani mengatakan, ada potensi menyebabkan deforestasi yang kian larut jika dipaksakan.
“Covid-19 menyadarkan kita bahwa bangunan fisik bukan investasi yang menguntungkan. Orang-orang sudah terbiasa berkegiatan online, ke depan harus memperhatikan aspek fleksibilitas. Pembangunan manusia lebih penting, apalah artinya ibu kota baru yang hebat tapi masyarakatnya rentan. Perlu dipikirkan model pembangunan Indonesia yang baru dengan pendekatan yang baru.” tutupnya.