Jakarta (05/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat mengatakan aspirasi menolak perpanjangan otonomi khusus yang dilakukan sebagian rakyat Papua sebagai sebuah hal yang wajar.
“Mungkin dalam aplikasinya kebijakan otonomi khusus tidak dirasakan maksimal hasilnya oleh rakyat Papua. Menurut saya, Pemerintah Pusat harus melakukan kebijakan lebih serius untuk rakyat Papua, seperti pemindahan pusat pemerintahan,” kata Surahman Hidayat.
Surahman mengingatkan bahwa Indonesia bagian timur lebih membutuhkan prioritas perhatian Nasional.
“Ketertinggalan pembangunan di Indonesia bagian timur khususnya Papua menjadi akar permasalahan munculnya gejolak sosial rakyat Papua yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Kita pindahkan istana Presiden, gedung DPR dan DPD RI, maupun instansi pemerintahan lainnya, bekerja dari Papua untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Surahman.
Anggota Komisi II DPR RI ini menilai dengan pemindahan pusat pemerintahan ke Papua akan membuat perhatian Pemerintah dan bangsa ini menjadi penuh terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat Papua pada akhirnya diharapkan mengakhiri kekecewaan rakyat Papua yang berkepanjangan.
“Saya yakin yang diinginkan rakyat Papua bukanlah memisahkan diri dari NKRI, tapi mereka berharap bisa hidup dengan aman dan layak baik dari segi pendidikan maupun penghidupan,” kata Surahman.
Surahman Hidayat mengatakan bahwa sudah cukup lama rakyat Papua bersabar dan menunggu perubahan kehidupan.
“Sampai saat ini rakyat Papua masih menunjukan besarnya rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan Papua bukanlah permasalahan rakyat Papua semata, tapi permasalahan bangsa Indonesia,” pungkas Surahman.