Jakarta (26/05) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam menekankan bahwa Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2022 yang disusun Pemerintah masih membutuhkan penajaman kebijakan.
“Hal ini sangat penting dalam upaya melanjutkan penanganan Pandemi Covid-19, mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Konstitusi. Kami memandang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 perlu didesain lebih kredibel untuk memberikan dampak yang lebih optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat”, paparnya saat menyampaikan pandangan Fraksi PKS atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2022 dalam Sidang Paripurna hari ini.
Anggota Komisi XI DPR ini juga menekankan bahwa Pasal 33 Ayat 1 dan 2 jelas mengamanatkan bahwa perekonomian harus disusun berdasar atas asas kekeluargaan, dimana cabang cabang produksi penting dikuasai oleh negara.
“Saat ini kita melihat bahwa semakin banyak kekayaan negara Indonesia dikuasai oleh asing, tambang mineral kita dikuasai asing, tambang minyak dikuasai asing. Rasanya, semakin jauh Indonesia dari Amanat pasal 33”, imbuhnya.
Ecky juga menekankan bahwa UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya.
“Dengan semakin mengkhawatirkannya isu separatisme dan terorisme, diperparah dengan kualitas alutsista Indonesia, terutama setelah adanya musibah tenggelamnya Nanggala 402, maka seharusnya Pemerintah mulai berbenah untuk segera memenuhi amanat UUD tersebut”, tegasnya.
Menurunnya, UUD 1945 juga mengamanatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, tetapi nyatanya ketimpangan masih nyata terjadi. Sebagian kecil orang menguasai lebih dari 50% aset nasional. Hal ini diperparah dengan semakin tingginya ketimpangan fiskal.
“Subsidi dan bantuan sosial terus dipangkas, insentif perpajakan untuk orang kaya diperbesar. Di saat Pemerintah mewacanakan akan meningkatkan tarif PPN menjadi 15%, yang jelas hal tersebut akan mengurangi daya beli masyarakat, PPNBM malah dipotong. PPNBM notabane nya adalah pajak untuk orang berpendapatan tinggi. Dari sana kita dapat menyaksikan secara gamblang terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dalam kebijakan fiskal. Realitanya kebijakan masih jauh dari filasafat ekonomi pancasila. Termasuk di dalamnya keberpihakan kepada Industri Kecil dan Menengah”, tambahnya .
Ecky juga mendesak pemerintah untuk mencapai target-target pembangunan di bidang ekonomi maupun sosial sebagai wujud tanggungjawab kepada rakyat. Pencapaian target tersebut merupakan pemenuhan amanat rakyat yang ditetapkan di dalam konstitusi. Selama ini, RPJMN sebagai turunan janji-janji politik pemerintah tidak sepenuhnya mampu dicapai sehingga berbagai indikator ekonomi dan sosial gagal dicapai. Kesejahteraan rakyat pun menurun karena berbagai kebijakan ekonomi yang tidak tepat.
Ecky juga menegaskan bahwa kegagalan mencapai target RPJMN 2015-2019 agar tidak terulang kembali pada pencapaian target RPJMN 2020-2024. Beberapa target penting yang harus menjadi perhatian dalam RPJMN 2020-2024 adalah pertumbuhan ekonomi (5,4-6 persen); inflasi (1,5-3,5 persen); investasi (5,9-7 persen); tax ratio (10,8-11,7 persen dari PDB); tingkat kemiskinan (6,5-7 persen); tingkat pengangguran terbuka (4-4,6 persen); rasio gini (0,37-0,374) dan IPM (75,54 pada 2024).
“Terkait dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,2-5,8 persen, Fraksi PKS berpandangan bahwa penetapan target pertumbuhan ekonomi tersebut harus kredibel, konsisten dan agar dapat menjadi acuan bersama ke depan. Dalam kondisi ekonomi normal saja, selama ini realisasi pertumbuhan ekonomi gagal dicapai. Kredibilitas target pertumbuhan yang ditetapkan sangat penting karena akan berpengaruh pada target dan indikator kesejahtraan yang lain.
Selain itu sangat penting agar pemerintah meningkatkan kualitas pertumbuhan sehingga berdampak lebih baik pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat”, tambahnya .
Ecky juga mendesak pemerintah menggali potensi-potensi ekonomi baru di dalam negeri untuk mengurangi kebergantungan pada ekonomi global. Langkah ini sangat penting untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19.
”Selain masalah kesejahteraan yang semakin menurun, kegagalan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan akan menjebak Indonesia di dalam negara berpendapatan menengah (middle income trap). Tentu kita tidak menginginkan itu terjadi. Sehingga pemerintah harus membuat perencanaan dan eksekusi kebijakan yang kuat”, pungkasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI