Aleg PKS Minta Pemerintah Maksimalkan Fasilitas Kesehatan bagi Dua Juta Vaksinasi Perhari
Jakarta (28/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta, meminta Pemerintah maksimalkan fasilitas kesehatan yang dimiliki Negri ini untuk dua juta vaksinasi perhari.
Permintaan ini, imbuh Sukamta, merespon target percepatan vaksin tanpa menimbulkan kerumunan yang berpotensi menyebarkan virus Covid-19.
“Proses vaksinasi yang dilakukan pemerintah tidak efektif, birokratis, seremonial dan ada kesan pihak-pihak yang ingin tampil dalam vaksinasi, bahkan kerumunannya berpotensi menjadi sumber penularan baru. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 20.000 layanan kesehatan dari klinik pratama hingga rumah sakit. Namun, dalam pelaksanaan vaksinasi ini peran klinik pratama yang berjulah 8000 lebih belum di optimalkan. Jika semua dioptimalkan maka misal per layanan kesehatan dilakukan 200 vaksinasi maka bisa mencapai 2 juta vaksin perhari dengan tanpa kerumunan berlebihan,” kata Anggota Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini.
Menurut data Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19, seperti hingga akhir Juni 2021 jumlah warga Indonesia yang sudah tuntas menjalani vaksinasi COVID-19 lebih 12,5 juta orang. Masih jauh dari target vaksinasi bagi 180 juta rakyat Indonesia.
Sukamta kemudian menambahkan ada potensi lain yang bisa dilakukan yaitu memaksimalkan peran dokter, perawat dan posyandu.
“Lebih dari 81 ribu dokter, 345 ribu perawat dan 296 ribu posyandu dengan segment masing-masing. Misal dokter dan perawat menyasar lingkungannya rumahnya. Ini diluar Rumah sakit atau Puskesmas tempatnya bekerja. Posyandu menyasar anak-anak dan ibu-ibu anggota posyandu yang diperbolehlan divaksin. Potensi ini bisa dimaksimalkan kalau pemerintah serius melakukan vaksinasi.”
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2019 Indonesia memiliki dokter sebanyak 81.011 dan perawat sebanyak 345.508. Sedangkan untuk Rumah Sakit Umum sebanyak 2.344, Rumah Sakit Khusus sebanyak 533, Puskesmas rawat inap sebanyak 6.086, Puskesmas non rawat inap sebanyak 4.048, Klinik Pratama 8.281, dan Posyandu 296.777. Ini potensi yang luar biasa.
Pada sisi lain yaitu pelaksanaan vaksinasi covid-19, anggota Komisi I DPR RI ini pun mengkritik administrasi dan tidak sistematisnya vaksinasi. Salah satunya mensyaratkan vaksin sesuai domisili. Walaupun kini aturan telah dicabut beberapa hari lalu.
“Ini kan kita tidak sedang vaksin perwilayah tapi 2/3 rakyat Indonesia. Mengapa harus memakai domisili? Harusnya sederhana saja yang mau vaksin menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya langsung bisa daftar dan divaksin. Lokasinya bisa dimana saja sesuai dengan potensi layanan kesehatan yang tadi saya sampaikan,” terang Sukamta.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyat dan ekonomi maka keberhasilan menangani pandemi merupakan kunci utama keberhasilan.
“Sejak awal pandemi Covid-19 pemerintah terlihat tidak memiliki desain penanganan, eksekusi hingga tataran teknis. Akibatnya berbagai program dalam penanganan Covid-19 ini amburadul. Kini miris rasanya ketika melihat beberapa negara sudah menyelesaikan vaksinasi mulai hidup normal. Bahkan beberapa stadion ketika pertandingan Euro 2020 sudah penuh. Kita di Indonesia masih harus prokes dan ribut soal lockdown, PPKM, PSBB dan kebijakan setengah-setengah yang tidak berdampak,” tegasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI