Ditengah Problema Migas, Aleg FPKS: Kita Sangat Menginginkan Kejelasan Sikap Pemerintah!
Jakarta (26/06) — Aleg FPKS DPR RI Komisi VII, Mulyanto menjadi pembicara dalam PKS Legislative Corner yang membahas mengenai kondisi situasi migas di Indonesia. Mulyanto menyatakan bahwa, kondisi migas di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan pemerintah harus hadir dalam penciptaan kebijakan yang tegas.
“Antara produksi dan konsumsi, Indonesia lebih banyak konsumsi dan akhirnya kita impor akibat kekurangan produksi. Nah ini harus jadi perhatian pemerintah, kalau impor khususnya minyak ini semakin tinggi, maka akan makin mengekang perekonomian kita dan menguras uang negara” Ucap Mulyanto.
Selain impor yang meningkat, adanya kejadian terbakarnya kilang minyak dalam waktu yang berdekatan. Hal ini menurut Mulyanto mencerminkan lemahnya ketahanan migas di Indonesia. Kebakaran kilang ini sebuah tanda bagaimana manajemen, SOP, dan perawatan kita masih lemah.
“Di satu sisi, lifting kita meningkat, kilang kita terbakar. Otomatis, impor akan semakin tinggi di masa yang akan datang. Kita sangat menginginkan ada kejelasan sikap pemerintah terkait pembangunan kilang yang selalu gagal” Respon Mulyanto.
Lalu seperti isu BBM premium yang dihapuskan dan diganti dengan pertalite, Mulyanto merasa bahwa disaat kondisi ekonomi seperti ini, sangat tidak adil bagi masyarakat. Di mana seharusnya negara yang berdaulat harus memikirkan rakyatnya dalam pemberlakuan kebijakan.
“PKS mengkritik keras cara mengelola negara yang gak fair pada masyarakat. Kita negara berdaulat, kita harus pikirkan masyarakat kita. Kita PKS memilih opsi kebijakan yang memihak rakyat. Itu poinnya. Kebijakan yang memihak rakyat, kita dahulukan, apalagi dalam kondisi seperti ini. Jadi bukannya kita gasuka energi bersih, yang kita suka energi bersih yang harganya murah” Tutur Mulyanto.
Terkait solusi yang dapat diberikan oleh PKS, Mulyanto merasa bahwa pemerintah harus segera mengeluarkan Perpres sebagai alat untuk meningkatkan produksi. Pemerintah juga harus membuat kelembagaan migas yang seimbang dengan investor—tidak hanya bergantung pada SKK Migas yang berrbentuk lembaga sementara sebagai unit kerja dibawah Kementerian ESDM.
“Sebagai bentuk syukur kita terhadap sumber daya alam, maka mari kita kelola ini dengan baik, agar benar-benar generasi kita yang akan datang pun, masih bisa menikmati sumber daya alam. Pemerintah harus bisa mencari jalan, mengintervensi kebijakan yang tepat. agar sektor ini, terkelola dengan baik.” Tutup Mulyanto.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI