Bandung – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jabar Haru Suandharu, menyatakan bahwa status darurat sampah Kota Bandung tidak akan selesai dalam waktu cepat, sebab TPA Sarimukti saat ini hanya cukup menampung setengah kiriman sampah dari wilayah Bandung Raya.
Hal itu disampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPRD Jawa Barat (Jabar) di Ruang Komisi IV Gedung DPRD Jabar, mengenai pengelolaan sampah di Kota Bandung, Rabu (25/10/2023).
Dikatakan Haru, penyelesaian persoalan sampah di Bandung Raya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, apalagi jika masih mengedepankan ego sektoral. Menurutnya, harus ada terobosan dari Pemprov dan pemerintah kabupaten/ kota agar persoalan sampah bisa diselesaikan.
“Sekarang posisinya pun super darurat, karena Sarimukti aslinya kan sudah gak bisa nerima, karena overload 700 persen. Ini mau gimana?” ujar Haru.
Di FGD tersebut disampaikan bahwa kolaborasi dari semua instansi sangat diperlukan, serta diharapkan muncul gerakan dari aktivis lingkungan yang bergabung dalam koalisi pahlawan lingkungan dan dapat menggerakkan sektor publik, privat, media serta perguruan tinggi.
Menurut Haru, Pemprov Jabar harus tampil bertanggung jawab terhadap TPPAS regional, salah satunya Legok Nangka, termasuk Sarimukti. Selain itu juga harus melibatkan masyarakat, anggarannya cukup, regulasi jelas, dan tetap menjaga komunikasi dengan pemerintah pusat agar bisa diselesaikan bersama, karena masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri.
“Legok Nangka sudah 18 tahun enggak selesai, enggak jadi-jadi, ini mau berapa lama lagi? Harus ada terobosan dan lompatan untuk menyelesaikan masalah sampah di Bandung Raya,” tegas Haru.
Selain itu, kata Haru, penyelesaian sampah di Kota Bandung dan sekitarnya memerlukan kepemimpinan dan kebijakan yang revolusioner untuk mencegah musibah sampah ini berulang dan berkepanjangan.
Akhirnya dengan adanya FGD dari FPKS DPRD Jawa Barat ini, diharapkan dapat menampung banyak aspirasi mengenai masalah sampah di Jawa Barat. Termasuk dapat merekomendasikan solusi percepatan untuk mengatasi masalah sampah di Jawa Barat hingga di tingkat Kota Kabupaten.
Sumber: Fraksi PKS DPRD Jawa Barat