Jakarta (25/08) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai, apa yang disampaikan pemerintah terhadap pandangan Fraksi-fraksi DPR atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, (25/08) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Khususnya tentang ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, Menurut Johan, hanya bersifat retorika dan tidak berdasar pada acuan data yang sebenarnya.
“Jika kita melihat data indeks ketahanan pangan global menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi 65 di dunia dan posisi kelima di ASEAN, jadi sebenarnya masih jauh ketinggalan dibanding negara lain padahal kita memiliki sumberdaya produksi pangan yang luar biasa dibanding negara lain,” ujar Johan.
Politisi PKS ini berujar, jika memang Pemerintah telah bekerja keras melakukan apa yang sudah disampaikan tersebut maka mungkin petani kita sudah maju dan sejahtera, sebab kenyataannya masih banyak kabupaten yang mengalami kerentanan pangan.
“Fluktuasi harga pangan yang tidak terkendali, ketergantungan impor pangan yang sangat tinggi serta kesejahteraan petani yang terus menurun,” ungkapnya.
Selanjutnya, Johan juga mempertanyakan dimana dukungan Pemerintah untuk peningkatan produksi pangan pada tahun 2019 lalu, karena selama empat tahun terakhir produksi tanaman pangan dalam negeri mengalami perlambatan sangat signifikan.
“Kita selalu ketergantungan impor pangan, bahkan impor beras mencapai 2,25 juta ton, yang hal ini merupakan yang terbesar nilai impornya sejak 2011,” urai Johan.
Legislator dari dapil NTB 1 ini menilai Pemerintah tidak serius menjadikan sektor Pertanian sebagai prioritas dalam menciptakan lapangan kerja padahal pada tahun 2019 pertanian sebagai penyumbang terbesar lapangan pekerjaan yang mencapai 29 persen dari total penyerapan tenaga kerja.
“Pada kesempatan ini, saya mendorong pemerintah untuk lebih focus mengembangkan sector Pertanian sebagai lokomotif ekonomi dan kekuatan bangsa menuju kedaulatan pangan,” seru Johan.
Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga menyatakan bahwa program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan masih banyak yang tidak tepat sasaran.
“Seperti subsidi pupuk yang masih banyak penyelewengan di lapangan, rendahnya verifikasi dan validasi data serta distribusi yang tidak merata dan tidak tepat waktu,” terang Johan.
Johan berharap Pemerintah memperbaiki tata Kelola sektor Pertanian yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani.
“Pada saat ini pemerintah harus segera menunjukkan bentuk perlindungan kepada petani dalam setiap programnya,” tutup Johan.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI