Jakarta (03/09) — Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi realisasi bantuan sosial Kementerian Sosial yang telah mencapai 65%.
Pria yang akrab disapa HNW ini melanjutkan agar Warga Indonesia tak terdampak buruk akibat resesi yang sudah diambang pintu, agar Kemensos semakin mempercepat penyaluran bantuan sosial tidak hanya dalam bentuk sembako, tapi diutamakan secara tunai agar roda ekonomi dapat berputar mengatasi resesi.
Menurutnya, hal itu diperlukan untuk mendorong konsumsi masyarakat di kuartal III yang tinggal tersisa satu bulan demi menghindarkan RI dari ancaman resesi dan dampak buruknya yang bisa berkepanjangan.
“Konsumsi masyarakat di kuartal II 2020 terkontraksi 5,51% termasuk untuk pengeluaran keseharian seperti makanan & minuman, oleh karena itu dibutuhkan bantuan langsung tunai dari pemerintah untuk tingkatkan daya beli. Dengan catatan, Kemensos harus terus memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial, serta laksanakan juga hasil evaluasi distribusi bantuan, agar tak terulang lagi masalahnya pada perode berikutnya”, disampaikan Hidayat setelah rapat kerja Komisi VIII dengan Kemensos di Jakarta (3/9).
Hidayat menilai realisasi anggaran perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar 65% hingga 3 September 2020 sudah cukup bagus, namun harus terus didorong.
Menurutnya, sekalipun program dirancang untuk distribusi sepanjang tahun, penting untuk meningkatkan realisasi di kuartal III untuk mencegah Indonesia masuk ke dalam resesi dengan segala dampak buruknya. Karena jika resesi terjadi, selain dampak riil pada berkurangnya pekerjaan, ada juga dampak psikologis yang bisa mendorong pada irasionalitas pasar, serta menghadirkan kepanikan yang akan memperparah penyebaran covid-19.
Hidayat yang juga Anggota Komisi VIII DPR-RI dapil Jakarta II sekaligus meminta Kemensos untuk mengalihkan bantuan-bantuan sembako menjadi bantuan langsung tunai saja. Pasalnya, kontraksi konsumsi yang terjadi di kuartal II paling besar terjadi di Jawa, yakni -6,69%. Dalam konteks ini, bantuan sembako Jabodetabek tidak akan terlalu efektif karena tidak mendorong daya beli sehingga tidak terjadi transaksi ekonomi di masyarakat. Bantuan langsung tunai juga dinilai lebih aman dari penyimpangan dan korupsi oleh oknum penyalur.
“Sebagian penjual toko kelontong mengeluhkan tidak laku karena warga mempunyai stok sembako yang melimpah dari bantuan pemerintah yang didrop langsung dari para rekanan mereka dan diambil dari pusat grosir besar, yang terhubung dengan modal berputar di kota maupun impor dari luar Indonesia. Seharusnya bantuan diubah ke dalam bentuk tunai saja untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di masyarakat lokal secara langsung, yang akan memberikan keuntungan ekonomi bagi warga, dan meningkatkan kohesivitas sosial diantara mereka, yang juga akan jadi therapi atasi covid-19”, tegas Hidayat.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI