Kebumen (28/09) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, melakukan audiensi bersama Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Kebumen pada Sabtu (26/09/2020) di Aula SMP Taman Dewasa Kebumen, Jawa Tengah.
Pada kesempatan ini, PGSI menyampaikan permasalahan yang dialami sekolah swasta (SD-SMP), dimana sekolah swasta seakan masih dinomor duakan.
Rofik mendapatkan banyak keluhan dari para guru mulai dari kesejahteraan GTT/PTT dan bantuan sosial disaat pandemi seperti yang terjadi saat ini.
Para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) saat ini masih mendapatkan gaji jauh dari Upah Minimun Kabupaten (UMK) bahkan masih banyak yang hanya mendapatkan gaji dibawah 500 ribu rupiah.
Tentu kondisi ini sangat memperihatikan, ditambah ditengah kondisi pandemi saat ini, Pemerintah banyak sekali mengucurkan bantuan kepada masyarakat terdampak namun belum ada yang menyentuh GTT/PTT, padahal mereka sama-sama terkena dampak secara ekonomi.
Melihat kondisi ini, Rofik sangat prihatin dan meminta pemerintah agar benar-benar memperhatikan kesejahteraan para GTT dan PTT.
“Para GTT dan PTT saat ini kondisinya masih jauh dari kata sejahtera, padahal mereka memiliki tanggungjawab yang sama besar, gaji yang mereka dapatkan pun masih jauh dari kata layak, banyak yang gajinya dibawah UMK.” Tutur Rofik
“Rofik menyesalkan ditengah banyaknya bantuan yang dikucurkan pemerintah saat ini, para GTT dan PTT di sekolah negeri maupun swasta pun masih luput dari pendataan.” Imbuh Rofik
Rofik meminta agar pemerintah benar-benar memperhatikan kesejahteraan mereka.
“Kita akan terus mendorong pemerintah, agar kedepan pemerintah betul-betul memberikan perhatian yang lebih khususnya bagi kesejakteraan para GTT/PTT. Karena mereka memiliki peran yang juga penting dalam upaya mewujudkan cita-cita pendidikan nasional.” Tegas Rofik
Selain persoalan kesejahteraan dan bantuan sosial, persoalan lain yang dikeluhkan diantaranya terkait sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), bantuan sarana prasarana, BPJS Kesehatan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sertifikasi guru dan Dapodik.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI