Semarang (30/10) — Tak bisa dipungkiri, industri sektor pariwisata mengalami dampak yang sangat buruk akibat pandemi Covid-19. Ya, adanya pembatasan sosial hingga karantina wilayah membuat pelaku industri pariwisata gigit jari.
Padahal sebelumnya devisa pariwisata lebih unggul dibandingkan dengan minyak dan gas. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat menggelar Bimbingan Teknis pengenalan dan promosi wisata pertemuan, insentif, konvensi dan pameran dengan penerapan protokol di Hotel Premier Rabu (21/10/2020).
Fikri menyebut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menyatakan harus ada terobosan dalam membangkitkan sektor pariwisata terdampak oleh pandemi Covid-19.
”Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kemenparekraf/Baparekraf, Muhammad Neil El Himam, menyebut adanya tur virtual diharapkan bisa menjadi solusi bagi wisatawan tetap mendapatkan pengalaman berwisata namun tetap aman,” jelasnya.
Politisi Fraksi PKS itu menambahkan bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang paling terpuruk. Padahal sebelum pandemi, kontribusi devisa tersebut mengalahkan oil dan gas.
”Bahkan di tahun 2017 sektor pariwisata sempat diurutan kedua dalam kontribusi devisa. Namun, memasuki awal 2020 kondisinya langsung terpuruk luar biasa. Seperti diantaranya bisnis perhotelan hingga tempat wisata lainnya,” ungkapnya.
Namun, mau tidak mau semua penyelenggara wisata ini harus mengikuti apa anjuran pemerintah di tengah pandemi ini. Dan tentunya harus memiliki terobosan.
”Seperti dalam kegiatan meeting di tengah pandemi. Wajib menggunakan prokes. Diantaranya sebelum acara, peserta wajib dilakukan rapid. Dan jika ada peserta yang bersuhu tinggi, maka panitia wajib menolaknya,” ungkapnya.
Kemudian, harus pakai masker dan jaga jarak termasuk 3M. Dan inilah salah satu cara membangkitkan. Terlebih sudah terbit prokes di sektor pariwisata.
”Kalau menurut WHO, meeting di dalam ruangan tingkat paparan 6 persen. Sementara di luar ruangan (out dor) lebih ringan. Tapi tetap menggunakan prokes,” ungkapnya.
Fikri juga menyebut prokes di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) juga telah resmi disahkan oleh Pemerintah RI. Protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disusun berlandaskan atas tiga isu utama. “Yakni kebersihan, kesehatan, dan keamanan,” katanya.
Sementara terhadap upaya pemulihan pariwisata, baik itu yang lazzer maupun bisnis itu harus segera digerakan.
”Contoh, di sektor Pariwisata di Kota Tegal sejak 1 Oktober 2020 hingga kini tutup. Itu merupakan tindakan nyata. Namun kami melihat berarti di sini Kota Tegal belum memiliki skema bagaimana agar berjalan di tengah pandemi,” tegasnya.
Sebab, di sini banyak sisi- sisi yang harus diperhatikan. Diantaranya soal kesehatan dan sisi perekonomian yang tentunya harus tetap berjalan. Dua sisi ini harus berimbang dan terjaga dengan baik.
”Karenanya, kehadiran protokol kesehatan ini diharapkan dapat mendukung rencana pembukaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara bertahap. Sehingga dapat menggerakkan kembali usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, sektor yang paling terdampak dari pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Namun, keputusan terkait pembukaan kembali usaha pariwisata tentu harus disesuaikan dengan tingkat risiko wilayah penyebaran Covid-19 dan kemampuan daerah dalam mengendalikan Covid-19.
”Makanya, Pemerintah daerah dan para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan dapat mempersiapkan dan melaksanakan protokol kesehatan,” pungkasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI