Tasikmalaya (29/06) — Ketika masyarakat dunia tengah fokus, memusatkan perhatiannya pada masalah pandemik global Covid-19, Israel perlahan tapi pasti terus berupaya merealisasikan kegiatan aneksasi wilayah Palestina.
Terbukti Netanyahu telah menetapkan 1 Juli sebagai tanggal proses anekasi Tepi Barat dan Lembah Yordan sambil menunggu lampu hijau dari sekutunya, Amerika Serikat.
Rupanya Gedung Putih masih mempertimbangkan apakah memberi restu atau tidak, tiga hari diskusi mengenai aneksasi ini dilakukan tapi masih belum menghasilkan keputusan final.
“Apa yang dilakukan Israel di saat pandemic global Covid-19 terhadap Palestina seperti pencuri yang sedang mengendap-endap agar tidak ketahuan sang pemilik rumah. Tapi ketahuan . Sehingga Tekanan internasional meningkat setelah Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai tanggal proses aneksasi Tepi Barat dan mendesak Israel membatalkan niatnya ”, ungkap Toriq Hidayat Anggota DPR-RI asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Bahkan Indonesia melalui Menlu Retno Marsudi di DK PBB menekankan dunia untuk mengatasi situasi kemanusian di Palestina termasuk pengungsi Palestina. Meminta dukungan Lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, khususnya UNRWA terhadap rakyat Palestina.
Senada dengan Menlu, Toriq selaku anggota Komisi I mengatakan rakyat Palestina sudah terlalu lama mendapat perlakuan tidak adil, pelanggaran hak asasi dan situasi kemanusiaan yang buruk dari Israel dan sekutunya.
“Sesungguhnya upaya aneksasi Israel adalah ancaman bagi masa depan bangsa Palestina. Maka Dewan Keamanan PBB harus memaksa Israel menghentikan upaya aneksasi,” ungkapnya.
Upaya menghentikan aneksasi oleh Israel, juga terus dilakukan oleh pihak Otoritas Palestina. Presiden Mahmoud Abbas memberikan ultimatum kepada Israel, bila Israel terus maju dengan rencana aneksasi Tepi barat dan Lembah Yordania maka pihak Otoritas Palestina akan menyerahkan seluruh senjatanya ke militer Israel.
“Setelah mengumpulkan semua senjata dan amunisi yang dimiliknya, pihak Otoritas Palestina akan segera menyerahkannya kepada Israel. Kemudian membubarkan Lembaga Otoritas Palestina. maka selanjutnya keamanan didarat sepenuhnya menjadi tanggungjawab Israel,” jelas Toriq.
Tampaknya apa yang dilakukan Presiden Mahmoud Abbas seperti mengibarkan bendera putih. Namun justru sebaliknya, malah menabuh genderang perang. Sayap militer rakyat palestina akan bergerak melakukan serangan kepada Israel terutama ke pemukiman sipil, sebagaimana Israel menyerang pemukiman sipil rakyat Palestina.
“Hal Ini yang sangat ditakutkan Israel, yakni berhadapan langsung dengan perlawanan Rakyat Palestina. Karena selama ini yang meredam perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel adalah pihak Otoritas Palestina,” ungkap Toriq.
Selanjutnya ancaman Presiden Mahmoud Abbas membawa hasil, Pada hari Jumat, Channel 12 melaporkan bahwa Israel telah menyampaikan pesan kepada Abbas bahwa mereka mengurangi rencana aneksasinya, yakni tidak akan mencaplok Lembah Yordan dan aneksasi akan dibatasi hanya pada dua atau tiga blok permukiman, mengutip seorang pejabat senior di Ramallah.
“Indonesia dan Fraksi PKS akan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Dan berdoa kepada Alloh SWT supaya Rakyat Palestina segera mendapatkan keadilan, hak asasi dan situasi kemanusiaan sebagaimana layaknya negara-negara merdeka lainnya”, ungkap Toriq.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI