Jakarta (28/01) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menyoroti keterlibatan influencer media sosial (medsos) yang dianggap sudah menjadi fenomena global dalam berbagai aspek, di antaranya politik, sosial, sudaya, dan ekonomi.
Muzzammil menjelaskan, pada tahun 2022 dan 2023 Indonesia akan menghadapi 101 dan 170 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2024. Dari kenyataan tersebut, ia mengusulkan agar influencer diberikan ruang, baik yang pro dan kontra dalam pendidikan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.
“Sehingga mereka dapat berdebat secara sehat untuk memperkokoh negara demokrasi, negara hukum, dalam bingkai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana 4 Pilar MPR RI yang sering kita sosialisasikan kepada masyarakat.” kata Muzzammil melalui akun pribadi twitternya usai mengikuti Rapat Komisi I bersama Gubernur Lemhannas RI dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Rabu (27/01).
Ketua DPP PKS tersebut menyebutkan, film drama dokumenter berjudul ‘The Social Dilemma’ memberi gambaran betapa besar pengaruh media sosial bagi kehidupan masyarakat modern dalam artian positif dan negatif. Ia melanjutkan, dari data Indonesian Corruption Watch (ICW), pemerintah telah menggelontorkan Rp 90,4 miliar untuk menggaet influencer yang menunjukkan bahwa pemerintah memberi perhatian kepada mereka.
“Terlebih, Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa pemerintah telah menggelontorkan setidaknya Rp 90,4 miliar untuk melibatkan para influencer. Itu artinya pemerintah sudah memberi perhatian besar kepada peran influencer.” ucapnya.
Menurutnya, jumlah populasi milenial dan gen z di Indonesia berdasarkan data sensus 2020 berjumlah lebih dari 53%. Kelompok ini adalah generasi medsos, yang berdialog sehari-hari dengan medsos. Ia pun menutup cuitannya dengan berharap agar influencer direkrut dan dilibatkan dalam pendidikan Lemhannas RI.
“Oleh karena itu saya berharap kita dapat merekrut mereka dan dilibatkan dalam pendidikan Lemhannas, untuk menjadi bagian dari pengokohan kesadaran hukum, pencerdasan politik, kohesi sosial, dan menumbuhkan ekonomi kreatif. Sehingga mereka muncul dengan amal jariyah bukan dosa jariyah dan kita berharap agar media sosial kita memberikan semangat yang baik untuk bangsa dan negara kita.” pungkasnya.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI