Surabaya (06/01) — Pemerintah kembali gagal mengatasi lonjakan harga kedelai impor yang kemudian berdampak pada keberlangsungan usaha para pengrajin tahu dan tempe.
Tren kenaikan harga kedelai di pasar global sendiri sudah muncul sejak Agustus tahun lalu, yang semestinya bisa diantisipasi oleh pemerintah.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki dugaan praktik ilegal oleh importir kedelai dengan menimbun stok kedelai disaat pasokan kedelai di pasar global menipis.
Jika terbukti terjadi penimbunan stok, Amin mendesak agar KPPU dan Kementerian Perdagangan mencabut izin impor perusahaan pelakunya.
“Persoalan kedelai ini kan selalu berulang sejak satu dekade terakhir. Persoalannya sama, yaitu instabilitas harga yang membuat pelaku usaha tempe dan tahu yang didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpukul kenaikan harga,” beber Amin.
Dugaan penimbunan stok kedelai itu beralasan mengingat hanya ada tiga importir yang menguasai 66,3 persen kuota impor kedelai, sehingga sangat berpeluang untuk mengontrol pasokan.
Amin mendesak agar KPPU menyelidiki dugaan importir yang sengaja menahan pasokan kedelai.
Selain itu, Amin Ak juga mendesak pemerintah untuk segera menyusun solusi jangka pendek dan jangka panjang agar persoalan kedelai ini tuntas. Untuk jangka pendek, pemerintah harus segera mencari pasokan kedelai dari luar Amerika Serikat yang selama ini menjadi sumber terbesar pasokan kedelai di dalam negeri.
“Sebanyak 95% lebih pasokan kedelai impor berasal dari negeri Paman Sam. Persoalannya, untuk periode 2020/2021 ini, kedelai AS sudah diborong China. Indonesia harus cari pemasok lain, karena panen kedelai lokal masih dua bulan lagi. Itupun jumlahnya sedikit,” tegas Amin.
Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), hingga 10 Desember 2020 lalu, China telah membeli 58 persen kedelai dari Amerika Serikat untuk kontrak 2020-2021. China membutuhan pasokan yang besar untuk kebutuhan pakan babi pasca peternakan mereka pulih dari wabah flu babi.
Data dari S&P Global Platts Analytics menyebutkan, terjadi lonjakan permintaan ekspor kedelai AS yang diperkirakan meningkat 31 persen (year-on-year) menjadi 59,87 juta metrik ton.
Hal itu memicu kenaikan harga kedelai di pasar global, dimana
rata-rata harga kedelai pada Desember 2020 mencapai US $ 461 per ton, naik 6% dari harga November. Sedangkan rata-rata harga kedelai Amerika pada September 2020-Agustus 2021 sekitar US $ 10 per bushel, atau naik 17 persen (year-on-year).
“Ini tantangan bagi Menteri Perdagangan yang baru, M Luthfi untuk mengatasi pasokan kedelai dengan mencari sumber-sumber baru dari negara di luar AS,” ujar Amin.
Dua Solusi Kedelai
Wakil rakyat dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu menyebut sejumlah negara produsen kedelai yang perlu dijajaki antara lain Brasil, Argentina, Paraguay, India, Kanada, Rusia, Ukraina, maupun sejumlah negara Afrika. Selain pembelian langsung, lanjut Amin, Indonesia bisa menawarkan produk dari Indonesia sebagai komoditas barter seperti minyak sawit, kopi, dan produk unggulan lainnya.
Sedangkan untuk solusi jangka panjang, pemerintah bisa menugaskan BUMN Pangan bersama koperasi pengrajin tahu tempe untuk mengembangkan sentra produksi kedelai baru. Kementerian pertanian mencatat, produksi kedelai dalam negeri berkisar 420 ribu ton per tahun atau hanya sekitar 15% dari total kebutuhan per tahun yang mencapai lebih dari 2,6 juta ton.
“Keterlibatan BUMN Pangan yang holdingnya baru dibentuk akhir 2020 lalu, juga untuk mengontrol pasokan agar tidak dikendalikan oleh kartel,” tegas Amin.
Amin berharap, BUMN Pangan minimal mampu mengembalikan produksi kedelai nasional seperti 10 tahun lalu yang mencapai 1,8 juta ton per tahun. Dengan umur panen yang hanya sekitar 3 bulan, kedelai lokal bisa ditanam 3 kali setahun.
Artinya untuk mencapai produksi minimal 1,8 juta ton per tahun, hanya dibutuhkan lahan 300 ribu hektare yang diperuntukkan khusus untuk kedelai.
“Masa sih kita nggak mampu?” pungkas Amin mengakhiri.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI