Jakarta (24/03) — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ansory Siregar memberi sejumlah catatan mengenai progres vaksinasi dan produksi vaksin nusantara dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/03).
“Interupsi saya ini saya beri judul ‘Segera Wujudkan Vaksin Nusantara, Hindari Xenocentrism’. Xenocentrism itu membanggakan produk bangsa lain daripada produk bangsa sendiri, bahkan ada yang bilang membenci produk sendiri dan membanggakan produk lain, jadi hindari ya,” ujarnya.
Legislator asal Dapil Sumatera III tersebut mengingatkan beberapa hal yang telah dilakukan sebelumnya. Di antaranya Presiden RI Joko Widodo sudah pernah memanggil Menteri Keuangan untuk membantu mewujudkan vaksin nusantara atau vaksin produk anak bangsa. Yang kedua adalah Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.
“Ini udah ada Inpres-nya ya. Mengingat yang ketiga, juga impian DPR RI, saya kira hampir semua mendukung, terutama yang saya lihat di media itu bapak Aziz Syamsuddin, ini yang ketiga, jadi pimpinan DPR RI juga, saya apresiasi juga ya kepada pimpinan DPR RI. Kemudian mengingat yang keempat, masih banyak, dan saya ketemu juga banyak dokter-dokter senior atau tenaga-tenaga kesehatan juga pakar-pakar yang belum mau divaksin dengan vaksin yang sekarang, mereka menunggu vaksin nusantara,” jelasnya.
Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol itu juga menerangkan, yang kelima adalah kesimpulan Rapat Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Riset dan Teknologi RI, Kepala Badan Riset Nasional (BRIN), Kepala Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) RI, dan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman pada tanggal 10 Maret 2021.
“Yang pertama Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Badan POM RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi RI untuk terus mendukung dan melakukan pendampingan terhadap pengembangan kandidat vaksin merah putih, dengan tetap memperhatikan persyaratan wajib dalam proses pengembangan vaksin dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan demi memastikan khasiat, mutu, dan keamanannya,” lanjut Ansory.
Alumnus Universitas Damaskus Syiria tersebut menambahkan, Komisi IX DPR RI mendukung percepatan industri farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2016 termasuk pengembangan kandidat vaksin nusantara.
“Terkait hal ini, maka Komisi IX DPR RI mendesak, satu, Kementerian Kesehatan RI dan Badan POM RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi RI, Badan Riset Nasional, untuk terus mendukung penuh penelitian vaksin nusantara. B, mendesak Badan POM RI untuk segera mengeluarkan PPUK, Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis, tahap fase 2 bagi kandidat vaksin nusantara, agar penelitian ini dapat segera dituntaskan,” imbuhnya.
Ansory mengakhiri interupsinya dengan meminta Pimpinan DPR RI agar mengirim surat kepada pemerintah agar vaksin nusantara segera terwujud, dan menghindari jangan sampai ada tangan-tangan yang menghalangi atau menghambat terwujudnya vaksin nusantara atau vaksin produk bangsa sendiri.
Sumber: Fraksi PKS DPR RI